Rabu , 07 October 2015, 10:00 WIB

Keterbukaan Pers Asing Bisa Ciptakan Perdamaian di Papua

Red: Erik Purnama Putra
Petugas dari satuan Brimobda DIY Satgas Amole III 2015 BKO PT Freeport Indonesia berjaga di area tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Timika, Papua, Sabtu (19/9).   (Antara/Muhammad Adimaja)
Petugas dari satuan Brimobda DIY Satgas Amole III 2015 BKO PT Freeport Indonesia berjaga di area tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Timika, Papua, Sabtu (19/9). (Antara/Muhammad Adimaja)

REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Politikus senior dari Papua Barat, Jimmy Demianus Ijie mengatakan perlu keterbukaan pers untuk perdamaian di tanah Papua dengan berita-berita berimbang dan mengandung edukasi bagi masyarakat. "Pada awal Mei lalu, Presiden Joko Widodo telah membuka akses bagi jurnalis asing ke Papua. Ini membuktikan bahwa pemerintah saat ini ingin semua pihak berpikir positif dan membangun rasa saling percaya. Artinya, pers baik lokal, nasional dan asing perlu juga keterbukaan," katanya saat berada di Kota Jayapura, Papua, Rabu (7/10).

Menurut dia, dengan dibukanya akses bagi jurnalis asing ke Papua, sama posisinya seperti provinsi lainnya di Indonesia. Hal itu tidak terlepas dari adanya kesadaran untuk membangun rasa saling percaya, dimulai dengan keterbukaan. "Sebab keterbukaan akan melahirkan kepercayaan dan kepercayaan memungkinkan terjadinya dialog yang bisa memungkinkan terjadinya rekonsiliasi atau resolusi konflik. Pers dituntut bukan saja memberitakan secara berimbang tapi ada baiknya mengedepankan asas cover both side," kata politikus PDIP itu.

Dalam satu dekade akhir ini, kata dia, muncul gaya pemberitaan yang dikenal sebagai jurnalisme damai (peace journalism). Jurnalisme damai ini merupakan gaya media melakukan pemberitaan konflik dengan menyisahkan ruang bagi terwujudnya perdamaian. Sebab, lanjutnya, konsep 'cover both side' dengan asas pemberitaan berimbang bisa saja menyesatkan, jika media membiarkan dua kubu untuk saling serang lewat pemberitaan.

"Menurut saya, media dewasa ini sudah semestinya mengusung bukan sekedar 'cover both side' tapi mengedepankan asa 'all both side' (semua baik sisi). Sehingga semua pihak terkait atau terkena dampak dari sebuah peristiwa perlu dikonfirmasi atau didengarkan penjelasannya," katanya.

Contoh kasus, terkait peristiwa Tolikara, yang terkesan pihak tertentu disudutkan padahal jika disimak secara baik, merunut kasusnya maka akan terlihat secara jelas duduk persoalannya sehingga tidak bias ke mana-mana. "Media sangat strategis untuk menciptakan perdamaian atau menjadi mediasi bagi semua pihak, tetapi juga media berpotensi menjadi pemicu konflik jika tidak bijak dalam memilah fakta dan kemasan pemberitaan. Tapi, bagaimanapun juga pilihan berita dan teknik penyajiannya merupakan pilihan bagi pengelola media," katanya.

 

Sumber : Antara