Rabu , 20 September 2017, 00:31 WIB

Gubernur Bali Meminta Berita Gunung Agung tak Berlebihan

Red: Teguh Firmansyah
Antara/Nyoman Budhiana
Petugas membaca grafik seismogram hasil pemantauan aktifitas Gunung Agung di Pos Pemantauan Desa Rendang, Karangasem, Bali, Selasa (19/9).
Petugas membaca grafik seismogram hasil pemantauan aktifitas Gunung Agung di Pos Pemantauan Desa Rendang, Karangasem, Bali, Selasa (19/9).

REPUBLIKA.CO.ID, AMLAPURA -- Gubernur Bali Made Mangku Pastika meminta pada awak media agar tidak memberitakan secara berlebihan mengenai hal-hal terkait peningkatan status vulkanik Gunung Agung. Ini karena dinilai akan berdampak buruk dan menimbulkan keresahan masyarakat.

"Saya meminta peran serta Saudara-saudara, jangan memberitakan yang lebay. Ya, itu yang saya harapkan terus terang saja. Tenangkan, ini kan kita sudah siap semua. Boleh lihat kesiapan kita seperti apa ya. Saya yakin semua akan bisa kita atasi sebaik-baiknya," kata Pastika saat meninjau Pos Pemantau Gunung Agung, di Desa Rendang, Amlapura, Karangasem, Selasa (19/9).

Terkait dengan masifnya informasi yang beredar di media sosial termasuk yang berbau hoaks atau berita bohong, Pastika meminta tanggung jawab pengguna media sosial.

Menurut Pastika, penggiat media sosial harus pintar dan bijak dalam memanfaatkan kemajuan teknologi.  "Ya, kepada pengguna medsos (media sosial) juga saya minta tanggung jawabnya ini. Masak ingin menyusahkan orang yang sudah susah. Dosanya besar sekali," ucap Pastika.

Mantan Kapolda Bali itu mengatakan, memang tidak mungkin untuk mencegah terjadinya bencana alam gunung meletus, yang kini status gunung tertinggi di Bali itu sudah level III (Siaga). Tetapi yang bisa dilakukan dengan mengurangi jumlah korban jiwa maupun harta benda.  "Gimana caranya, ikuti petunjuk, kalau harus mengungsi ya mengungsi," katanya.

Dia menambahkan, pihak-pihak terkait tidak saja menyiapkan mengenai keperluan untuk pengungsian, juga telah disiapkan tempat penitipan motor, mobil, uang, hingga penitipan hewan ternak yang nantinya akan dijaga oleh polisi maupun TNI supaya tidak ada pencurian.

"Yang rentan dulu harus diungsikan, orang tua, lansia, jompo, orang sakit, ibu mau melahirkan, balita, dan orang dengan gangguan jiwa," ucapnya.

Pemerintah Provinsi Bali juga akan segera membuat posko yang lebih representatif, termasuk posko untuk Karangasem, dan juga secara nasional.

Sumber : Antara

Berita Terkait