Rabu , 20 September 2017, 16:07 WIB

Pemprov Sumbar Tutup Kantor Gojek Kota Padang

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Andri Saubani
ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra
Seorang sopir melintasi angkot yang terparkir saat aksi protes di halaman Kantor Gubernur Sumatera Barat, di Padang, Rabu (20/9). Ratusan sopir angkutan kota (angkot) Padang berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumbar, menuntut angkutan dalam jaringan (daring) yang beroperasi di daerah itu ditutup, karena membuat penghasilan mereka berkurang.
Seorang sopir melintasi angkot yang terparkir saat aksi protes di halaman Kantor Gubernur Sumatera Barat, di Padang, Rabu (20/9). Ratusan sopir angkutan kota (angkot) Padang berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumbar, menuntut angkutan dalam jaringan (daring) yang beroperasi di daerah itu ditutup, karena membuat penghasilan mereka berkurang.

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) memutuskan untuk menutup dan menghentikan kegiatan operasional kantor Gojek Indonesia di Kota Padang. Langkah ini diambil lantaran pihak Gojek belum mengantongi izin terkait pembukaan kantor di Kota Padang. Penutupan kantor Gojek kali ini juga berbarengan dengan aksi mogok gelombang kedua yang dilakukan oleh pengemudi angkutan kota (angkot) Kota Padang sejak Rabu (20/9) pagi.

Kepala Dinas Perhubungan Sumbar Amran menjelaskan, penutupan kantor dilakukan karena Pemprov memang tidak pernah memberikan izin terkait kegiatan operasi Gojek di Kota Padang. Namun begitu, Amran mengaku tidak berwenang untuk menutup aplikasi Gojek yang menjadi poin tuntutan para pengemudi angkot.

Menurutnya, urusan soal izin aplikasi merupakan ranah pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Perhubungan dan Kementerian Komunikasi dan Informasi. "Tuntutannya kan menutup aplikasi. Nah, secara kewenangan dan regulasi, itu tidak berada di Pemprov. Jangankan Dishub (Dinas Perhubungan), Pak Gubernur juga nggak bisa (menutup aplikasi)," ujar Amran, Rabu (20/9).

Amran melanjutkan, meski akhirnya kantor Gojek ditutup, pihaknya tetap melakukan koordinasi dengan manajmen Gojek dan Organda Kota Padang. Ia menegaskan, bahwa penutupan kantor Gojek tetap dilakukan prosedur hukum yang benar. "Karena ini butuh aturan, kita jangan sampai menutup namun malah salah. Kami koordinasi dengan teman-teman angkutan kota untuk bersabar," katanya.

Amran menambahkan, ribut-ribut soal Gojek dan layanan transportasi daring lainnya tak hanya terjadi di Sumatra Barat. Menurutnya, permasalahan ojek daring juga diharapi daerah-daerah lainnya di Indonesia.

Berbagai penolakan terhadap keberadaan ojek daring seperti Gojek pun juga sedang dicoba diselesaikan oleh pemda lainnya. "Sampai hari ini kami masih menunggu Kemenhub formulasi seperti apa yang akan digunakan untuk atur ojek online," katanya.

Sejak Rabu (20/9) pagi, sekelompok supir angkutan kota (angkot) Kota Padang kembali melakukan aksi mogok, menuntut penutupan kantor operasional Gojek Indonesia di Padang. Aksi kali ini merupakan aksi lanjutan setelah pada 29 Agustus 2017 lalu aksi serupa dilakukan dengan mendatangi Kantor DPRD Kota Padang. Para pengemudi angkot menuntut ketegasan pemerintah untuk menghentikan seluruh bentuk kegiatan ojek berbasis daring di Padang dan Sumatra Barat secara menyeluruh.

Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Padang Sofyan menjelaskan, pihaknya berupaya melakukan dialog dengan pemerintah untuk menjembatani keinginan para pengemudi angkot soal penutupan Gojek. Menurutnya, Pemprov Sumbar kali ini harus bertindak bijak untuk mencegah tindakan yang tidak diinginkan dari para pengemudi angkot.

Meski demikian, Sofyan juga mengakui bahwa tindakan menutup kantor Gojek harus dipikirkan secara matang karena itu berkaitan dengan ranah hukum. "Angkot sih mintanya Gojek dihentikan. Namun Pemda tadi berbicara bahwa sebetulnya mereka menunggu pusat," ujar Sofyan.