Jumat , 06 Oktober 2017, 18:37 WIB

Madiun Waspadai Bencana Kekeringan

Red: Yudha Manggala P Putra
kekeringan - ilustrasi
kekeringan - ilustrasi

REPUBLIKA.CO.ID, MADIUN -- Pemerintah Kabupaten Madiun, Jawa Timur, mewaspadai bencana alam kekeringan yang rawan terjadi menjelang akhir musim kemarau 2017.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Madiun Edi Hariyanto di Madiun, Jumat, mengatakan kewaspadaan tersebut penting dilakukan karena terdapat sejumlah wilayah di Kabupaten Madiun yang rawan kekeringan dan krisis air bersih saat musim kemarau. "BPBD sudah memetakan daerah mana yang rawan kering. Selain memetakan, kami juga menganalisis kondisi tiap desa yang masuk peta rawan. Jika sampai krisis, kami harus siap sedia," ujar Edi kepada wartawan.

Sesuai pemetaan BPBD Kabupaten Madiun, ada sebanyak 29 desa di lima kecamatan yang rawan terjadi kekeringan dan krisis air bersih. Yakni di Kecamatan Balerejo ada sembilan desa, Kecamatan Pilangkenceng enam desa, Kecamatan Gemarang enam desa, Kecamatan Wonoasri enam desa, dan Kecamatan Saradan terdapat tiga desa.

Menurut dia, dari 29 desa rawan kekeringan tersebut, terdapat enam desa di tiga kecamatan yang paling parah mengalami bencana kekeringan. Keenam desa tersebut, antara lain Desa Bulu dan Desa Kenongorejo di Kecamatan Pilangkenceng, serta Desa Tawangrejo, Batok, dan Desa Nampu di Kecamatan Gemarang. Juga Desa Plumpungrejo di Kecamatan Wonoasri.

Pihaknya menilai, meski sebagian wilayah telah diguyur hujan, namun di beberapa daerah yang dipetakan tersebut masih rawan kekeringan. Diperkirakan, musim kemarau masih akan berlangsung hingga November mendatang.

Guna menghadapi kondisi tersebut, BPBD Kabupaten Madiun akan bekerja sama dengani PDAM Kabupaten Madiun untuk melaksanakan pengiriman air bersih sesuai permintaan warga. "Untuk sekarang, seluruh wilayah masih aman. Tapi jika sewaktu-waktu terjadi kekeringan, warga diminta segera saja melapor kepada kami," katanya.

Edi menambahkan, selain kekeringan, pihaknya juga mewaspadai bencana kebakaran hutan pada musim kemarau saat ini. Hal itu karena 40 persen wilayah Kabupaten Madiun adalah hutan. Antisipasinya, BPBD Kabupaten Madiun intensif berkoordinasi dengan Perum Perhutani KPH Madiun dan KPH Saradan. Pihaknya juga memiliki aplikasi untuk mendeteksi titik panas yang bisa diakses setiap saat sehingga jika terjadi kebakaran hutan bisa segera ditangani.

Sumber : Antara