Selasa , 10 October 2017, 07:51 WIB

Kasus Dwi Hartanto, Ilmuwan Jangan Bohong

Red: Elba Damhuri
afp
Laporan menyebutkan kecurangan akademis termasuk tindakan plagiat, kolusi, mengdaur ulang tulisan orang lain, atau meminta orang lain menulis laporan.
Laporan menyebutkan kecurangan akademis termasuk tindakan plagiat, kolusi, mengdaur ulang tulisan orang lain, atau meminta orang lain menulis laporan.

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Fahmi Amhar, Anggota Dewan Pakar Ikatan Alumni Program Habibie (IABIE)

Ilmuwan atau calon ilmuwan, boleh saja salah, tetapi mereka tidak boleh bohong. Ini adalah doktrin yang diketahui nyaris semua orang.

Ilmuwan bekerja di garis terdepan dalam mengungkap rahasia alam, menambah pengetahuan umat manusia, dan memanfaatkan rahasia alam yang terkuak itu untuk memajukan peradaban dengan menciptakan teknologi terbaru.

Dalam upayanya itu, ilmuwan bisa saja salah atau keliru. Mungkin ada data yang kurang akurat terukur dengan instrumen yang ada, sehingga perlu dibuat instrumen baru, atau metode pengukuran baru.

Mungkin ada model atau analisis yang kurang tepat menggambarkan dinamika fenomena sehingga diperlukan model atau cara-cara analisis yang baru. Mungkin desain pesawat ciptaannya memang lebih canggih, tetapi komposisi material yang ada tidak cocok.

Intinya, rumus-rumus matematis yang ditemukan, prediksi suatu fenomena yang dinantikan, atau teknologi baru yang dibuat, bisa saja keliru, meleset, atau bekerja tidak seperti yang diharapkan. Ini tidak cuma terjadi pada calon ilmuwan yang baru mau lulus S3.

Ilmuwan sekelas Isaac Newton atau Albert Einstein saja pada kemudian hari dipastikan keliru dalam salah satu teori mereka. Dan itu termaafkan! Namun, seorang ilmuwan tidak boleh berdusta.

Dia adalah orang pertama dari garis terdepan yang wajib mengabarkan apa adanya, terutama pada sesama ilmuwan. Boleh saja komunikasinya ke masyarakat menunggu saat yang tepat atau bahasa yang tepat. Namun, dia tetap tidak boleh berbohong.

Dia tidak boleh memfrabrikasi data atau mengarang cerita yang tidak pernah ada. Dia tidak boleh pula memanipulasi atau mengganti data yang dia dapatkan dengan data fiktif yang disukainya atau disukai kliennya.


Dia juga tidak boleh menjiplak (plagiasi) hasil karya orang lain seolah-olah itu karyanya. Dan kebiasaan ini dilatih sejak dini. Sekali dia cacat dalam soal etika ini, seumur hidup dia akan dihukum oleh komunitas ilmiah.

Komunitas ilmiah sejak zaman dulu memiliki kode etik yang kuat untuk melindungi kualitas ilmu pengetahuan yang dihasilkannya. Dan kejujuran merupakan aset ilmuwan yang tidak dapat ditawar. Integritas adalah harga mati.

Sebelum sebuah ciptaan teknologi diuji, baik itu pesawat terbang maupun vaksin baru, semua percobaan mengandalkan integritas sang ilmuwan. Tidak ada orang lain yang akan tahu lebih dulu.

Karena itu, ketika seorang ilmuwan bahkan seorang profesor senior sekalipun diketahui memfabrikasi atau memanipulasi data dalam satu saja dari artikel-artikel ilmiahnya, komunitas ilmiah akan menghukumnya dengan keras.

Mereka bahkan tidak ragu untuk mencabut gelar profesornya, sekalipun itu profesor dengan reputasi panjang dan kelas dunia. Tentu saja, hal ini dilakukan setelah melalui proses klarifikasi dalam suatu sidang etik.

Kalau pada ilmuwan sekelas profesor saja hal ini bisa dilakukan, tentu lebih bisa lagi dilakukan pada seorang kandidat doktor yang baru mau akan sidang di TU Delft yang baru-baru ini menjadi terkenal: Dwi Hartanto.

Meski dia terbongkar melakukan sejumlah kebohongan publik di luar ranah ilmiah, pihak TU Delft rupanya menjadi bimbang untuk meneruskan Dwi Hartanto ke jalan sunyi para ilmuwan. Dan apa yang terjadi dengan Dwi Hartanto ini mungkin puncak gunung es.

Masyarakat Indonesia memang sudah lama haus berita prestasi anak bangsa. Mereka bosan dengan berita-berita negatif negeri ini, mulai dari OTT korupsi para pejabat, makin menjamurnya narkoba ke anak-anak, hingga perseteruan politik yang menarik-narik panglima TNI.

Namun, meski haus prestasi masyarakat Indonesia juga terkenal gemar dengan hal-hal yang instan. Konsumsi makanan instan kita mungkin di antara yang tertinggi di dunia. Acara di televisi menggurui masyarakat akan cara-cara mengubah nasib secara instan.

Bahkan, ada adik kita yang waktu itu masih siswi SMA, berbekal status di Facebook hasil plagiasi, mendadak menjadi selebritas instan. Perguruan-perguruan tinggi kita, kini juga rajin menawarkan gelar-gelar prestisius secara instan.

Bagi para tokoh tersedia gelar-gelar doktor bahkan profesor honoris causa. Bagi para pejabat yang lain tersedia gelar doktor dalam 'paket kilat'. Di sebuah PTN di Jakarta bahkan ada gelar doktor yang bisa diraih dalam waktu kurang dari dua tahun.

Seorang guru besar di sana konon per tahunnya sanggup membimbing puluhan calon doktor. Ketika Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi menagih para guru besar dan lektor kepala publikasi di jurnal internasional, maka banyak yang mencoba jalan instan.

Bisnis ghost-writer jurnal internasional kini diam-diam menjamur! Maka mungkin dosa-dosa tidak termaafkan ini semua memiliki akar yang sama: 'instantisme'.

Keinginan meraih segala sesuatu dengan cepat, memang makin terasa di alam kapitalisme dengan kompetisi global. Orang-orang dengan kepribadian yang rapuh merasa, sedikit kebohongan dapat membantu dirinya. Maka itu, kebohongan demi kebohongan akan dirajut.

Namun pada zaman Google, di mana informasi dari seluruh dunia saling terhubung, hal semacam ini semakin mudah terbongkar. Apalagi di negara-negara maju.

Sekitar 20 tahun yang lalu saja, sebelum ada Google, penulis relatif mudah mengungkap kebohongan seseorang yang pulang dari Austria dan mengaku sudah lulus ujian Diplom (setara S2), dan sedang ditawari beasiswa doktor.
Pada saat itu, semua tesis bagi yang telah lulus Diplom di Austria pasti dapat ditemukan di perpustakaan yang telah online.

Ketika tesis itu tidak ditemukan atau nama penulisnya saja tidak ada, maka sebuah email ke kampusnya dapat dengan mudah menguak, apakah yang bersangkutan benar-benar telah lulus atau belum?

Ternyata sekalipun ada sebuah dokumen mirip ijazah, kampusnya dengan lugas menjawab, "Dokumen ijazah itu contoh pemalsuan yang primitif". Habislah karier si anak muda yang mengaku telah ditawari beasiswa doktor itu.

Padahal dengan pengakuan itu, dia baru saja mendapat restu dari calon mertuanya untuk menyunting gadis idamannya. Ya, Indonesia haus berita akan prestasi. Namun berita yang valid, dari orang-orang yang mempertaruhkan integritasnya.

Bukan berita hoax dari para petualang, yang sementara barangkali belum menyadari nilai sebuah aset bernama integritas. Aset integritas ini kini semakin terasa barang langka. Masyarakat dikejar-kejar untuk bekerja keras.

Namun, belum didorong untuk bekerja dengan cerdas, ikhlas, dan berintegritas. Proyek-proyek infrastruktur yang digeber habis-habisan ini bisa saja tuntas. Namun tanpa integritas, manfaat yang didapat boleh jadi tidak sebesar yang direncanakan. Atau, dampak ikutannya berupa kerusakan lingkungan atau utang negara boleh jadi lebih parah dari yang diduga.

Hal yang sama terjadi dengan dana desa, pemilukada, deradikalisasi, dan sebagainya. Jika integritas tidak dianggap sebagai aset apalagi di hulu, yakni di dunia para ilmuwan, sepertinya fajar kebangkitan negeri ini belum terlihat di cakrawala.

Berita Terkait