Jumat , 20 October 2017, 19:52 WIB

Gubernur DIY Serahkan Jalan Tempel-Kalasan ke Pusat

Rep: Neni Ridarineni/ Red: Fernan Rahadi
Republika/Neni Ridarineni
Kenduri Ageng Mangayubagyo pelantilan Gubernur DIY Sri.Sultan Hamengku Buwono X dan Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X di Bangsal Kepatihan Yogyakarta , Jumat (20/10) Tampak hadir.Duta besar.Indonesia luar biasa untuk.Auatralia Kristiarto. S.Legowo menerima tumpeng Sangabuwana dari Gubernur DIY.
Kenduri Ageng Mangayubagyo pelantilan Gubernur DIY Sri.Sultan Hamengku Buwono X dan Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X di Bangsal Kepatihan Yogyakarta , Jumat (20/10) Tampak hadir.Duta besar.Indonesia luar biasa untuk.Auatralia Kristiarto. S.Legowo menerima tumpeng Sangabuwana dari Gubernur DIY.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Jalan Tempel hingga Kalasan Kabupaten Sleman sudah diserahkan secara resmi kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum (PU), untuk dijadikan sebagai jalan negara untuk dibangun Yogyakarta Outer Ringroad (YOR).

"Saya sudah menyerahkan aset dua minggu yang lalu ke Kementerian PU untuk dibangun outer ringroad. Berarti Tempel-Kalasan akan menjadi empat jalur," kata Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam diskusi pada acara Rapat Kerja Pengendalian Pembangunan Daerah Triwulan III 2017 di Grand Inna Malioboro Yogyakarta, Kamis (19/10).

Jarak YOR dari Kota Yogyakarta sejauh 15 kilometer. "Jalan Yogya outer ringroad itu merupakan jalan lama, tetapi diperlebar. Untuk pembebasan pelebaran jalan itu urusan pusat. Pembangunannya secara bertahap. Saya sudah melepaskan pengelolaan tanah (jalan tersebut) ke negara," kata Sultan.

Sementara itu, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP dan ESDM) DIY Rani Sjamsinarsi mengatakan usulan terkait YOR sudah lama. Hal itu tidak masuk dalam program prioritas pembangunan DIY karena itu sudah diserahkan ke pemerintah pusat.

"Yang sudah disetujui oleh pemerintah pusat bagian Yogyakarta outer ringroad adalah Jalan Tempel-Kalasan. Sedangkan yang dari Kalasan ke Prambanan kemudian ke arah Bantul (Sedayu), Sentolo, Dekso, kemudian ke utara masih dalam kajian," kata Rani yang juga menjadi salah satu anggota Tim Percepatan Program Prioritas Pembangunan DIY.

Dalam rapat kerja ini juga disampaikan rapor serapan anggaran yang nilainya tertinggi dan terendah. Untuk pengguna anggaran yang nilainya tertinggi adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Sedangkan yang terendah adalah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY.

Siap dukung sembilan program prioritas

Sementara itu, Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo, dalam kesempatan tersebut mengatakan siap mendukung program prioritas pembangunan DIY di wilayahnya. Seperti diketahui, sebanyak sembilan dari 17 program prioritas pembangunan DIY yang dipilih langsung oleh Gubernur DIY berada di Kabupaten Kulonprogo.

Hasto mengatakan pihaknya siap mendukung percepatan pembangunan sembilan program prioritas pembangunan DIY yang ada di Kabupaten Kuloprogo. "Kesembilan program tersebut antara lain kawasan Industri Sentolo, kawasan Pelabuhan Tanjung Adikarto, Bedah Menoreh, kawasan Bandara New Yogyakarta Airport (NYIA), serta kawasan wisata Menoreh," kata Hasto kepada wartawan usai menghadiri rapat kerja kemarin.

Anggota Tim Percepatan Pembangunan DIY Rani Sjamsinarsi mengatakan terdapat 17 program prioritas pembangunan DIY yang dipilih langsung oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono yakni

lima program infrastruktur, sembilan program penataan pengembangan kawasan, dan tiga program lainnya. "Sembilan dari 17 program prioritas tersebut berada di Kabupaten Kulonprogo. Karena itu kami mohon dukungannya dari Pak Bupati Kulonprogo," tuturnya.

Rapat kerja kemarin agak berbeda dari biasanya. Panitia dan peserta termasuk Bupati Kulonprogo, Bupati Bantul, Bupati Gunungkidul, Bupati Sleman, semua pejabat eselon II dan eselon III, serta PNS lainnya di lingkungan Pemda DIY mengenakan busana tradisional Jawa. Hal itu disebabkan setiap hari Kamis Pahing terdapat surat edaran dari Gubernur DIY bahwa PNS di lingkungan Pemda DIY harus mengenakan busana tradisional Jawa.

Pada kesempatan tersebut, hanya Gubernur DIY dan Wakil Gubernur DIY yang mengenakan celana panjang dan hem batik. Beberapa PNS yang hadir dalam acara tersebut mengatakan walaupun mengenakan busana tradisional Jawa mereka tidak kerepotan. Hal itu disebabkan mereka sudah biasa mengenakan busana tersebut setiap 35 hari sekali.

Pada kesempatan ini juga ada selingan kesenian berupa tarian dan tembang Jawa yang diiringi gamelan serta permainan biola dan saxophone. Semua pemainnya merupakan PNS di lingkungan Pemda DIY.

Bahkan pemain saxophone adalah Kepala Bappeda DIY Tavip Agus Rayanto. Dengan adanya penampilan tersebut, rapat kerja yang juga ada diskusi yang dipandu oleh pelawak Den Baguse Ngarso itu terlihat lebih santai.