Selasa , 14 November 2017, 15:05 WIB

Soal Penyanderaan Papua, Polri Ingin Selesai Secara Elegan

Rep: Arif Satrio Nugroho/ Red: Andri Saubani
Beawiharta/Reuters
Irjen Pol Setyo Wasisto, Kepala Divisi Humas Polri
Irjen Pol Setyo Wasisto, Kepala Divisi Humas Polri

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polri masih mengedepankan cara persuasif untuk menangani konflik kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang mengisolasi sekitar 1.300 warga sipil di Mimika, Papua. Aparat tidak menginginkan jatuhnya korban dalam menyelesaikan kasus ini. 

"Yang jelas adalah bagaimana menyelasaikan masalah ini secara elegan, persuasif dan tidak menimbulkan korban," kata Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Setyo Wasisto di Jakarta, Selasa (14/11).

Yang dilakukan Polri saat ini, menurut Setyo, merupakan upaya persuasif menyelesaikan masalah konflik bersenjata tersebut. Apalagi, sempat jatuh korban seorang warga sipil bernama Martinus Beanal. Setyo mengatakan, Polri tidak ingin terjadi lagi kejadian serupa. 

Baca, KSAD Minta Pemerintah Segera Sikapi Penyanderaan di Papua.

"Polri mengharapkan tetap penyelesaian bisa secara persuasif, tidak ada korban yang jatuh, itu prinsipnya," kata dia. 

Setyo melaporkan, hingga saat jni 1.300 warga masih mengalami kesulitan akses terkait konflik KKB tersebut. "Informasinya kan ada 300 warga pendatang, dan sekitar 1.000 an warga lokal, mereka kan memang tinggal, dan profesinya di situ, melakukan pendulangan bekas Freeport," ungkapnya. 

Sejauh ini, kepolisian telah menetapkan 21 orang daftar pencarian orang (DPO) atau buron atas beberapa aksi teror yang dilakukan di wilayah Tembagapura Papua oleh KKB. Polisi pun masih melakukan pengejaran pada 21 nama tersebut. "Sementara masih upayakan dengan cara negosiasi. Belum ada yang tertangkap," kata Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat Polda Papua, AKBP Suryadi Diaz.