Minggu, 9 Jumadil Akhir 1439 / 25 Februari 2018

Minggu, 9 Jumadil Akhir 1439 / 25 Februari 2018

PN Kupang Mulai Adili Tersangka Illegal Fishing Asal Cina

Rabu 14 Februari 2018 16:40 WIB

Red: Andri Saubani

TNI tenggelamkan kapal asing pencuri ikan

TNI tenggelamkan kapal asing pencuri ikan

Foto: Puspen TNI
Kapal berbendera Cina kedapatan menangkap ikan di perairan Timor Leste.

REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Pengadilan Negeri Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (14/2), mulai menyidangkan dua orang tersangka kasus pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal Cina. Kapal itu kedapatan sedang menangkap ikan di ZEE Indonesia (ZEE) dengan wilayah perairan Timor Leste.

"Hari ini kita mulai dengan pembacaan dakwaan untuk terdakwa Li Zhaofeng bersama dengan saksi Weng Zhi Yi yang penuntutannya dilakukan secara terpisah," kata Jaksa Penuntut Umum Umarul Faruq kepada Antara di Pengadilan Negeri Kupang, Rabu.

Ia mengatakan, kapal nelayan asal Cina KM Fu Yuan YU 831 itu telah melakukan pelanggaran tindak pidana perikanan karena masuk dan menangkap ikan di wilayah perairan ZEE Indonesia. "Faktanya bahwa kapal itu memang sudah memasuki wilayah perairan Indonesia, dan menangkap ikan serta biota laut lainnya," katanya.

Umaral menjelaskan, setelah titik koordinat kapal itu disinergikan dengan peta yang diakui dunia, diketahui kapal asing bertonase 598 GT yang ditangkap pada 29 November 2017 sudah memasuki wilayah perairan Indonesia. Kapal tersebut, lanjutnya, memang tidak melepaskan jangkar saat menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia, dan kemungkinan besar terbawa arus pada saat itu.

"Ini justru ada unsur kesengajaan, begitu jaring ditebar seharusnya mereka melepas jangkar sehingga tidak masuk ke perairan Indonesia," katanya.

Ia mengakui, memang terjadi saling klaim batas wilayah antanegara dalam persindangan tersebut. Namun, sudah ada batas ZEE yang disepakati dunia internasional.

"Saling klaim batas wilayah anatenegara itu memang ada tapi itu untuk batas-batas selain ZEE yang sudah diukur secara jelas dari garis pantai," katanya.

Faruq menambahkan, memang waktu persidangan perkara perikanan itu sangat terbatas karena harus diputuskan dalam 30 hari sesuai Undang-Undang yang berlaku.

"Sementara perkara perikanan itu tidak sama dengan perkara biasa tapi memang harus diputuskan dalam batas 30 hari, sehingga Kamis (22/2) pekan depan akan dilanjutkan dengan penuntutan," katanya.

Adapun dalam kasus itu tersangka tindak pidana perikanan dijerat pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) jo Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sumber : Antara
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES

In Picture: Mengintip Kereta Cepat Jamaah Haji-Umrah

Ahad , 25 Februari 2018, 07:10 WIB