Rabu , 13 September 2017, 19:49 WIB

Wakil Ketua KPK Berikan Beberapa Rekomendasi Ini ke Demokrat

Rep: Dian Fath Risalah/ Red: Endro Yuwanto
Antara/Aprillio Akbar
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (tengah) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) didampingi Sekjen Partai Demokrat Hinca IP Pandjaitan XIII (kiri) sebelum melakukan diskusi di Kantor DPP Partai Dmeokrat, Jakarta, Rabu (13/9).
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (tengah) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) didampingi Sekjen Partai Demokrat Hinca IP Pandjaitan XIII (kiri) sebelum melakukan diskusi di Kantor DPP Partai Dmeokrat, Jakarta, Rabu (13/9).

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Pandjaitan menyatakan, berdasarkan penelitian KPK dan LIPI, saat ini partai politik (parpol) menjadi lembaga yang kurang dipercaya masyarakat berdasarkan hasil survei. Hal tersebut ditengarai lantaran berbagai kasus korupsi yang ditangani KPK kerap melibatkan sejumlah kader dari parpol.

"Berbagai kasus korupsi politik mendapatkan atensi besar dan sekaligus menurunkan kepercayaan masyarakat. Itu yang saya katakan tadi, ini salah satu penyebabnya," ujar Basaria di Gedung DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu (13/9).

Basaria menjelaskan, berdasarkan hasil kajian tentang parpol terdapat empat faktor utama yang harus dibenahi. Pertama, soal kode etik kader dan parpol, kedua rekrutmen dan kaderisasi, ketiga soal pendanaan, serta masalah transparansi dan akuntabilitas sumber dana partai tersebut.

"Inilah kira-kira permasalahan yang ditemukan oleh KPK. Sehingga nantinya ada beberapa rekomendasi yang diberikan oleh KPK," ujar Basaria.

Lebih lanjut Basaria menerangkan, dalam rekrutmen keanggotaan yang ideal dapat dilihat dari beberapa persyaratan, antara lain, latar belakangnya harus jelas dulu. Kemudian, calon kader harus memiliki integritas.

"Itu uang paling utama dalam praktik sehari-hari, seharusnya tak menampung semua jadi anggota. Tapi ada langkah yang dilakukan. Ini langkah awal, ini belum jadi keputusan yang hari ini kita lakukan. Sudah barang pasti ini hal yang oleh tim KPK dibicarakan dengan tim Partai Demokrat," kata Basaria.

Kemudian, sambung Basaria, yang paling utama adalah masalah kode etik yang tidak akan sama di semua partai. "Tapi paling tidak tidak standar itu harus ada kebersamaan yang harus dimiliki setiap partai. Mereka harus juga kita mintakan, memiliki satu macam untuk khusus menangani kode etik ini," ucapnya.

Dalam diskusi yang dilakukan antara tim pencegahan KPK dan Partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (13/9) sore, Basaria juga sempat memuji perubahan yang dilakukan Partai Demokrat dalam upaya mewujudkan politik berintegritas.

Menurut Basaria, berdasarkan informasi dari tim KPK, dari partai-partai yang ada, Partai Demokrat paling terdepan dalam melakukan pembenahan terkait integritas kadernya. "Bahkan sudah ada departemen yang khusus berhubungan dengan KPK dan sudah dilakukan berulang kali, tujuh kali bahkan melakukan pendidikan," puji dia.

Sebelumnya, jadwal kunjungan tim pencegahan KPK telah dilakukan di PDIP pada 31 Agustus 2017, Gerindra 7 September 2017, PKB 7 September 2017, Hanura 11 September 2017, dan pada hari ini kunjungan ke Partai Demokrat dan Nasdem.