Kamis , 12 October 2017, 18:12 WIB

Polri Dikritik Bantu OTT KPK, Ini Tanggapan Tito

Rep: Arif Satrio Nugroho/ Red: Andri Saubani
ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Kapolri Jendral Pol Tito Karnavian (kiri) didampingi Wakapolri Komjen Pol Syafruddin (tengah) dan Kabaharkam Polri Komjen Pol Putut Eko Bayuseno mengikuti rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/10).
Kapolri Jendral Pol Tito Karnavian (kiri) didampingi Wakapolri Komjen Pol Syafruddin (tengah) dan Kabaharkam Polri Komjen Pol Putut Eko Bayuseno mengikuti rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/10).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Beberapa anggota Komisi III DPR RI menilai operasi tangkap tangan (OTT) yang dibantu oleh aparat kepolisian kerap berlebihan dari segi jumlah personel maupun perlengkapan senjata. Menanggapi hal tersebut, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian pun memberikan jawabannya.

Tito mengungkapkan, dalam hal melakukan OTT, KPK kerap langsung berkoordinasi dengan pimpinan kepolisian setempat. "Oleh karena itu dalam OTT ada kapolda dan kapolri yang tidak tahu, mungkin juga dipengaruhi faktor kerahasian," kata Tito saat rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di gedung DPR, Kamis (12/10).

Untuk itu, menurut Tito, diperlukan mekanisme jelas untuk mengatur OTT tersebut. Hal ini akan dibicarakan dengan KPK dan Kejaksaan Agung. Menurut Tito Diskusi dilakukan agar koordinasi di tingkat bawah bisa berjalan dengan baik ketika dilakukan OTT.

Tito mengungkapkan, pada prinsipnya, penggunaan senjata setiap anggota Polri, seharusnya proporsional. Ketika informasi intelijen menyebutkan tidak perlu menggunakan senjata, seharusnya tidak perlu memakai senjata. Untuk itu, Tito pun menyatakan Polri siap melakukan evaluasi.

"Kita akan anev (analisis dan evaluasi) apakah berlebihan atau tidak. Kami ke depan akan lakukan pembenahan sehingga nantinya penampilan Polri tidak terlihat arogan," ucap Tito.


Berita Terkait