Jumat , 13 October 2017, 20:26 WIB

Stafsus Presiden Minta Penyelenggara Pilkada Tegakkan Keadilan

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Teguh Firmansyah
ROL/Havid Al Vizki
Kaca mobil yang pecah akibat ricuh di Kemendagri
Kaca mobil yang pecah akibat ricuh di Kemendagri

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Staf Khusus Presiden asal Papua, Lennis Kogoya meminta penyelenggara pilkada serta penegak hukum meneggakkan keadilan dan kebenaran. Hal ini terkait sengketa hasil Pilkada Tolikara 2017 yang akhirnya menyebabkan massa salah satu pendukung melakukan perusakan di kantor Kemendagri.

"Coba penegak hukum dalam hal ini penyelenggara baik, KPU, Bawaslu, dan aparat kejaksaan, pengadilan, coba tegakkan yang benar.... Jadi jangan sampai terjadi yang salah dimenangkan, yang menang dikalahkan. Nah ini kan yang salah bahaya," kata Lennis di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat (13/10).

Sebagai negara hukum, lanjut dia, penegakan hukum pun harus ditegakkan sesuai dengan aturan dan UU. Lennis mengatakan, ketidakadilan dalam penegakan hukum justru akan menimbulkan konflik danmengancam keamanan negara.

"Harus kita ikuti dan patuhi itu. Kalau kitakeluar dari UU itu, dan tidak dipatuhi, nanti akhirnya kita yang bahaya," kata dia.

Seperti diketahui, sebelumnya Kantor Kemendagri diserang massa yang mengatasnamakan pendukung calon bupati Tolikara,Papua, John Tabo dan Barnabas Weya. Awalnya, massa yang berjumlah puluhan orang itu menggelar unjuk rasa di Kantor Kemendagri sejak Rabu pagi menuntut Mendagri Tjahjo Kumolo mengesahkan pasangan tersebut.

John Tabo dan Barnabas kalah suara dalam Pilkada Tolikara 2017 yang lantas mengajukan gugatan ke MK atas sengketa hasilPilkada, namun tetap tidak menang. Kendati demikian, para pendukungnya tetap mendesak Mendagri mengesahkan keduanya dengan melakukan aksi yang berakhir pada peristiwa perusakan kantor Kemendagri.