Wednesday, 8 Ramadhan 1439 / 23 May 2018

Wednesday, 8 Ramadhan 1439 / 23 May 2018

Amdal Teluk Jakarta Antara Ada dan Tiada

Ahad 03 April 2016 16:46 WIB

Rep: Qommarria Rostanti/ Red: Esthi Maharani

Foto udara suasana proyek pembangunan reklamasi Teluk Jakarta di Pantai Utara Jakarta, Minggu (28/2).

Foto udara suasana proyek pembangunan reklamasi Teluk Jakarta di Pantai Utara Jakarta, Minggu (28/2).

Foto: Antara/Andika Wahyu

REPUBLIKA.CO.ID,‎ JAKARTA -- Analisis mengenai dampai lingkungan (AMDAL) reklamasi pantai utara Jakarta dinilai tidak transpar. Hingga kini, pemerintah belum mempublikasikan AMDAL tersebut.

"AMDAL-nya ya begitu, seperti ada dan tiada. Walau mereka klaim punya, tapi kami tidak pernah tahu," kata pengamat lingkungan sekaligus Dewan Pembina Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) DKI Jakarta Ubaidillah saat dihubungi Republika.co.id, Ahad (3/4).

Dia menyebut apabila AMDAL tersebut ada, hendaknya dipublikasikan atau dicantumkan di dalam website pemerintah sehingga masyarakat bisa melihat secara gamblang. AMDAL tersebut harus menjawab persoalan yang selama ini dipermasalahkan seperti banjir, utilitas, transportasi, air bersih, dan lainnya.

"Harus terbuka," kata dia.

Beberapa waktu lalu, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia diduga menerima suap dari perusahaan pengembang reklamasi pantai utara Jakarta. Kasus ini, kata Ubaidillah, mestinya menjadi momentum untuk mengevaluasi, mengaudit, bahkan memoratorium proyek tersebut.

Hal ini bertujuan agar semua persoalan menjadi terang-benderang, sejak awal dilakukannya reklamasi hingga sekarang. Regulasi perihal reklamasi bermula pada 1990-an. Namun fisik pelaksanaannya baru berjalan pada 2004.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES