Senin , 17 July 2017, 23:05 WIB

Suropati Syndicate Soroti Ketimpangan Ekonomi di Jakarta

Red: Muhammad Fakhruddin
Diskusi publik di Taman Suropati Menteng Jakarta Pusat.
Diskusi publik di Taman Suropati Menteng Jakarta Pusat.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Lembaga Suropati Syndicate kembali akan menggelar sebuah diskusi publik untuk menyoroti ketimpangan ekonomi di Jakarta dengan tema “Menakar Keberpihakan Jakarta dalam Mengatasi Ketimpangan Ekonomi”.

"Jika tak banyak aral melintang, akan digelar Ahad (23/7), Pukul 20.00 WIB di Taman Suropati Menteng Jakarta Pusat. Dan, diskusi ini terbuka untuk umum," kata Direktur Eksekutif Suropati Syndicate Muhammad Shujahri dalam siaran persnya kepada Republika.co.id, Senin (17/7).

Diskusi publik ini  turut mengundang sejumlah pejabat Publik, peneliti, aktifis, serta pemerhati ekonomi. Di antaranya narasumber kunci wakil gubernur Jakarta terpilih Sandiaga Uno, mantan pemimpin redaksi Koran Republika Nasihin Masha, anggota DPR Komisi VI Eka Sastra, Program Director at INDEF  (Institute For development of Economics and Finance) Berly Martawardaya, dan Peneliti Muda dari Suropati Syndicate (SS) Adyatma Arifin.

Menurut Shujahri, diskusi Ini dilakukan untuk mendengar sejumlah pendapat maupun analisis dari para pejabat publik, peneliti, aktifis, serta pemerhati ekonomi tentang kusut masalah ketimpangan ekonomi di Jakarta.

Ketimpangan ekonomi di Jakarta merupakan satu permasalahan serius yang butuh perhatian serius pula dari pemerintah terutama gubernur dan wakil gubernur Jakarta terpilih. "Oleh sebab itu, kami ingin mendengar sejauh mana terobosan dari pemerintah daerah kedepan untuk mengatasi ketimpangan ini termasuk dari para pakar dan pemerhati ekonomi,“ katanya.

Shujahri mengatakan, berita seputar isu SARA  yang mendominasi Pilkada Jakarta kemarin telah menenggelamkan banyak hal penting. Tentang pelbagai isu kesenjangan ekonomi. Banyak warga Jakarta yang masih mendapatkan tekanan-tekanan ekonomi. Banyak di antara mereka, warga miskin dan lemah yang terus menanggung beban berat hidup di Ibukota. Karenanya, pemerintah daerah dituntut fokus dan extra effort dalam mengentaskan ketimpangan ini.

“Kami melihat bahwa persoalan ketimpangan ekonomi di Jakarta memperoleh porsi yang tidak sesuai pada kampanye-kampanye di pilkada kemarin. Padahal jika dibanding kampanye keagamaan, masalah masalah utama seperti kesejahteraan, keadilan ekonomi, dan pemerataan ruang hidup warga tidak kalah pentingnya untuk dipropaganda di dalam ruang publik. Ada kesenjangan ekonomi yang begitu lebar di Jakarta. Pemerintah harus terus bahu-membahu mengurai masalah ini,“ kata Shujahri.

Lebih jauh lagi, Shujahri menuturkan, pemerataan ekonomi di Indonesia memang agak sulit dilakukan. Hal ini diakibatkan oleh terpusatnya kekayaan pada orang-orang dan kelompok tertentu. Dari hasil penelitian Lembaga keuangan Swiss, Credit Suisse menyebutkan bahwa 1 persen orang terkaya telah menguasai 49 persen dari kekayaan nasional.

Kondisi yang sama dirasakan oleh warga Jakarta. Berdasarkan laporan BPS  februari 2017  dalam hal ketimpangan ekonomi, Provinsi Jakarta tidak banyak mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari perubahan rasio gini yang semula pada 0,411 poin per Maret 2016 menjadi 0,397 poin pada september 2016. Hanya menurun 0,01 poin dari posisi sebelumnya.

Shujahri berharap, di masa-masa mendatang kekayaan ekonomi dapat dinikmati oleh semua kelas lapisan masyarakat. Karena dengan begitu semua orang dapat  berkesempatan hidup dengan layak dan adil. Jurang kesenjangan pun semakin lebih sempit. "Semoga dengan menghadirkan diskusi publik semacam ini, pekik masalah ketimpangan ekonomi di Jakarta menemukan solusinya," ujarnya.

Diskusi publik  ini juga akan dirangkaikan dengan malam donasi buku. Rangkaian kegiatan ini merupakan hasil kerja sama antara lembaga Suropati Syndicate dengan Pendiri Pustaka Bergerak Nirwan Ahmad Arsuka.