Tuesday, 4 Jumadil Akhir 1439 / 20 February 2018

Tuesday, 4 Jumadil Akhir 1439 / 20 February 2018

Tim Anies-Sandi Pertanyakan Wacana yang Dilontarkan Djarot

Senin 25 September 2017 07:07 WIB

Rep: Mas Alamil Huda/ Red: Bilal Ramadhan

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat (kanan) melakukan transaksi pembayaran s

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat (kanan) melakukan transaksi pembayaran s"can to pay via" JakOne Mobile didampingi Direktur Utama Bank DKI, Kresno Sediarsi (kiri) usai peluncuran JakOne Mobile Bank DKI di Balaikota, Jakarta, Selasa (29/8). JakOne Mobile merupakan aplikasi layanan keuangan yang terdiri dari "mobile banking" dan "mobile wallet" untuk melakukan transaksi pada merchant yang telah bekerjasama dengan Bank DKI.

Foto: Reno Esnir/Antara

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Sinkronisasi Anies-Sandi mempertanyakan wacana yang dilontarkan Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat terkait pemilihan gubernur melalui DPRD. Anggota Tim Sinkronisasi Anies-Sandi Edriana Noerdin curiga dengan waktu yang dipilih Djarot saat melempar wacana tersebut.

Edriana mengatakan, wacana pemilihan kepala daerah dikembalikan melalui DPRD sudah sering dan cukup lama dibicarakan berbagai pihak. Tetapi ketika mantan wali kota Blitar itu mengusulkannya di akhir masa jabatannya sebagai gubernur, bagi Edriana, hal ini menjadi pertanyaan sendiri.

"Pak Djarot menyebutkan hal ini di akhir masa jabatan beliau dan hampir mendekati serah terima jabatan. Kenapa beliau tidak menggagas hal tersebut sejak dahulu ketika masih menduduki jabatan dan jauh sebelum masa kampanye," kata dia saat dihubungi, Ahad (24/9).

Edriana berpendapat, pemilihan gubernur melalui DPRD bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi langsung yang sekarang dipakai. Jika ini lakukan, maka sejatinya adalah langkah mundur bagi demokrasi yang diperjuangkan selama hampir 20 tahun. Edriana menilai pemilihan langsung jauh lebih baik.

Djarot sempat melontarkan wacana revisi UU Nomor 29 Tahun 2017 tentang DKI Jakarta. Ia mengusulkan revisi terkait pemilihan gubernur untuk dikembalikan ke DPRD. Sistem one man one vote dianggap tak berarti harus pemilihan secara langsung.

Djarot mengatakan, pemilihan gubernur DKI secara langsung sangat rawan gaduh. Selain itu, kekhawatiran terjadinya gesekan di akar rumput juga menjadi pertimbangan. Djarot menganggap, pemilihan gubernur DKI oleh DPRD bisa meminimalisir potensi-potensi buruk tersebut.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES

In Picture: Pemprov DKI Jakarta akan Tambah Jalur Sepeda

Selasa , 20 February 2018, 20:09 WIB