Kamis , 09 November 2017, 17:20 WIB

Sandi: Pencabutan Larangan Motor di Thamrin Bukan Kemunduran

Rep: Mas Alamil Huda/ Red: Bayu Hermawan
Republika/Mahmud Muhyidin
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahudin Uno memberikan keterangan kepada media seusai apel Mantap Praja Jaya 2017 di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (31/10).
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahudin Uno memberikan keterangan kepada media seusai apel Mantap Praja Jaya 2017 di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (31/10).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno tidak mau kebijakan pencabutan larangan motor di Jalan Sudirman dan MH Thamrin adalah kemunduran. Ia menyebut, pencabutan itu tak lain untuk memberi akses kepada seluruh masyarakat tanpa kecuali dan tanpa diskriminasi.

"Jangan terlalu berspekulasi terlalu jauh, kita ingin hadirkan akses fasilitas untuk seluruh warga Jakarta karena jalan raya itu didesain untuk seluruh kendaraan, tidak ada diskriminasi," katanya di Balai Kota, Kamis (9/11).

Sandi mengatakan, yang dikhawatirkan adalah kesemrawutan yang mungkin terjadi jika semua jenis kendaraan melintas di jalan protokol tersebut. Namun, Sandi mengatakan hal itu tidak bisa disebut dengan menuding pemotor sebagai penyebabnya. Dia lebih setuju penyebabnya adalah karena orangnya.

"Itu perilaku daripada pengendara, bukan hanya roda dua, roda empat juga banyak yang menerobos busway," ujar dia.

Sandi menambahkan, Pemprov DKI Jakarta kini memrioritaskan untuk menata Jalan Thamrin dan Sudirman. Jalur pedestrian di dua jalan protokol tersebut harus segera rampung atau sebelum pelaksanaan Asian Games 2018. Penataan trotoar itu seiring dengan dicabutnya larangan motor melintas di ruas jalan itu.

"Supaya kita punya jalanan protokol yang rapi, ramah pedestrian, kemudian untuk interaksi budaya, interaksi masyarakat dan desainnya kekinian yang memuliakan pejalan kaki," katanya.

Sebelumnya, rencana kebijakan Pemprov DKI Jakarta mencabut pelarangan roda dua atau motor melintasi Jalan MH Thamrin dikritik. Pakar Tata Kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga menilai pencabutan justru bertolak belakang dengan semangat penggunaan transportasi publik.

"Itu justru sebuah kemunduran, ada persepsi pemahaman yang salah dari Pak Gubernur Anies tentang penataan transportasi di Jakarta," kata dia.