Jumat , 10 November 2017, 19:53 WIB

Ketua Umum IMM: Reklamasi Harus Dihentikan

Rep: Muhyiddin/ Red: Andi Nur Aminah
Republika/Putra M. Akbar
Aksi Tolak Reklamasi IMM. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) melakukan aksi di depan kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat(10/11). Pada aksi tersebut, para mahasiswa menyuarakan penolakan terhadap proyek reklamasi teluk Jakarta yang dinilai merugikan masyarakat kecil.
Aksi Tolak Reklamasi IMM. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) melakukan aksi di depan kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat(10/11). Pada aksi tersebut, para mahasiswa menyuarakan penolakan terhadap proyek reklamasi teluk Jakarta yang dinilai merugikan masyarakat kecil.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ratusan mahasiswa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) melakukan aksi tolak reklamasi di depan Kantor Menko Kemaritiman, Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (10/11). Namun, perwakilan dari 200 mahasiswa ini tidak berhasil bertemu dengan Menko Maritim, Luhut Binsar Pandjaitan.

Kendati demikian, Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Ali Mithohirin menegaskan bahwa proyek reklamasi di Teluk Jakarta harus dihentikan. "Kita tidak ingin pertemuan atau apapun, yang kita inginkan cuma satu, bahwa reklamasi ini harus berhenti. Pencabutan moratorium harus dikaji ulang, dan proyek ini tidak boleh dilanjutkan, itu saja," ujarnya kepada Republika.co.id di lokasi aksi.

Menurut dia, tuntutan massa aksi kali ini baru pembuka. Rencananya akan diadakan aksi lanjutan dengan mendatangkan ribuan massa aksi dari daerah. Menurut dia, konsolidasi sudah berjalan dan masing-masing DPC IMM se-Jawa sudah bersedia mengirimkan 300 massa. Sehingga estimasi massa yang akan menggeruduk Jakarta diperkirakan 2.000 massa.

"Tuntutan kami akan berlanjut terus dan ini sebagai pembukaan karena tanggal 20 November rencananya ada massa se-Jawa akan turun ke Jakarta. Dengan masssa yang lebih besar sampai reklamasi ini berhenti," ucapnya.

Bahkan, menurut dia, pihaknya merencanakan melakukan aksi tolak rekalamsi bersama para nelayan dan organisasi yang lain untuk menolak rekalamasi. Menurut dia, reklamasi harus ditolak karena tidak menyejahterakan rakyat dan hanya menguntungkan pengembang saja.

"Tentu karena dari pembangunan ini tidak ada yang bisa kita hasilkan atau bisa kita ambil titik baiknya untuk bangsa dan negara, hanya menguntungkan pengembang saja," katanya.

Karena itu, tambah dia, Presiden Joko Widodo juga harus tegas dalam menyikapi proyek reklamasi ini. "Jokowi juga harus tegas karena reklamasi ini tidak ada manfaatnya. Jokowi harus mencabut dan membatalkan itu," jelasnya.