Rabu, 5 Jumadil Akhir 1439 / 21 Februari 2018

Rabu, 5 Jumadil Akhir 1439 / 21 Februari 2018

Buruh Merasa Dibohongi, Sandi: Kami Siap Berkomunikasi

Sabtu 11 November 2017 02:12 WIB

Red: Andri Saubani

Demo. Buruh membawa foto Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam aksi demo buruh di depan Balaikota DKI Jakarta, Jumat(10/11). Aksi unjuk rasa ini bertujuan menolak upah murah dan meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk merevisi UMP DKI Jakarta

Demo. Buruh membawa foto Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam aksi demo buruh di depan Balaikota DKI Jakarta, Jumat(10/11). Aksi unjuk rasa ini bertujuan menolak upah murah dan meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk merevisi UMP DKI Jakarta

Foto: Republika/Iman Firmansyah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan siap untuk melakukan komunikasi dengan para buruh yang melakukan unjuk rasa untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. "Teman-teman dari serikat pekerja sudah berkumpul dari tadi pagi sudah ada komunikasi. Mereka masih menunggu beberapa dari pimpinannya berniat bersilaturahim dan tentunya kami terbuka dan kami sampaikan membuka semua komunikasi," kata Sandiaga di Balai Kota Jakarta, Jumat (10/11).

Ia mengatakan aspirasi yang disampaikan harus diapresiasi karena yang menjadi tujuan bersama adalah meningkatkan kesejahteraan buruh. "Dapat dilakukan bersama-sama dalam kolaborasi dan tentunya kemauan semuanya berbasis dari partisipasi masyarakat," kata Sandiaga.

Aspirasi para buruh ditampung dan akan berkonsultasi dengan pemerintah pusat dan serikat buruh yang lain, katanya.

Baca, Buruh Merasa Dibohongi Anies-Sandi.

"Kemarin saya kedatangan teman-teman serikat buruh yang lain yang justru menyatakan terima kasih sudah ditingkatkan dan mereka ingin tahu secara jelas intervensi welfare kami yaitu dengan menurunkan biaya hidup," kata Sandiaga.

Para buruh menilai Pemprov DKI Jakarta telah menurunkan komponen dasar yaitu komponen transportasi dan biaya hidup sehari-hari dalam penghitungan upah minimum provinsi (UMP). "Dari hitungan pihak buruh angkanya adalah Rp 300 ribu-Rp 500 ribu," katanya.

Sumber : Antara
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES