Sabtu , 11 November 2017, 07:01 WIB

Ancol Gratis Sulit Terwujud

Rep: Sri Handayani/ Red: Elba Damhuri
Republika/Iman Firmansyah
Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Paul Tehusijarana menjelaskan dalam kunjungan ke kantor Harian Republika,Jakarta, Jumat (10/11).
Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Paul Tehusijarana menjelaskan dalam kunjungan ke kantor Harian Republika,Jakarta, Jumat (10/11).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wacana penggratisan tiket masuk ke Ancol, Jakarta Utara, sepertinya sulit terealisasi. Direktur Utama (Dirut) PT Pembangunan Jaya Ancol Paul Tehusijarana mengatakan, penggratisan bagi masyarakat untuk menikmati pantai di Ancol tidak bisa dilakukan.

Pasalnya, PT Pembangunan Jaya Ancol sebagai perusahaan terbuka selama ini mengandalkan pemasukan dari tiket masuk pengunjung. Saham perseroan sebanyak 72 persen dimiliki Pemprov DKI, sebanyak 18 persen dikuasai PT Pembangunan Jaya, dan sisanya, 10 persen, dimiliki publik.

Paul menuturkan, dari pendapatan sekitar Rp 1,28 triliun pada 2016, sebanyak 80 persen disumbangkan oleh tiket pengunjung. Sepanjang tahun lalu, tercatat sekitar 18 juta orang mengunjungi Ancol. Adapun laba yang dikumpulkan sebesar Rp 240,27 miliar.

Pihaknya sudah membuat simulasi untuk membebaskan biaya tiket masuk, tapi malah membuat beban operasional perusahaan meningkat. Belum lagi, masalah keamanan dan kenyamanan pengunjung bisa terganggu kalau semua orang bisa bebas keluar masuk tempat wisata.

"Kalau tiket masuk itu dihilangkan, biaya operasional naik. Orang keluar masuk tak terkendali, kacau. Karena sekitar Rp 900 miliar pendapatan itu didapat dari tiket pengunjung," kata Paul saat mengunjungi Harian //Republika// di Jalan Warung Buncit Raya Nomor 37, Jakarta Selatan, Jumat (10/11).

Paul malah mendukung usulan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Sandiaga Salahuddin Uno agar pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) dibebaskan tiket masuk. Dia setuju agar siswa dari keluarga tidak mampu bisa menikmati wisata pantai di Ancol tanpa dipungut biaya. Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukannya bersama Bank DKI, total pemegang KJP sebanyak 800 ribu siswa dan yang masih aktif sekitar 700 ribu siswa.

Menurut Paul, sangat tepat apabila kalangan kelas bawah diberikan dispensasi untuk bisa masuk Ancol. "Pemegang KJP akan kami gratiskan. Kami kerja sama dengan Bank DKI, total yang masih aktif anak-anak sekolah sampai SMA itu sekitar 700 ribu, itu yang kami akan perhatikan. Kalau menurut kami, penerima KJP belum pernah ke Ancol," tuturnya.

Wagub DKI Sandiaga Uno mengatakan, rencana kebijakan masuk Ancol gratis bagi pemegang KJP Plus yang akan diluncurkannya tak akan menurunkan pendapatan daerah Pemprov DKI. Dia menyatakan, pendapatan DKI justru bisa naik, asalkan bisa memaksimalkan potensi wisata di sana.

"Lagi dikaji. Tapi, menurut Pak Paul, justru (pendapatan daerah) nggak turun, tapi naik. Karena, yang 70 persen lebih dari pengguna Ancol dari kalangan menengah ke atas," kata Sandiaga di Balai Kota DKI, Jumat.

Sandiaga mengaku, telah meminta Dirut PT Jakarta Tourisindo (JakTour) Geraard Jeffrey Zacharias Rantung melakukan kajian menyeluruh atas kebijakan yang akan dibuat. Menurut dia, inti dari kebijakan tersebut bukan menggratiskan biaya masuk Ancol, tapi memastikan tempat wisata itu dapat diakses oleh semua masyarakat kelas bawah.

"Masyarakat kurang mampu bisa dibantu untuk masuk Ancol. Jadi, konsepnya memberikan akses bagi warga kelas menengah ke bawah. Kalau mampu, nggak perlu digratiskan," kata Sandiaga.

Adapun, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah mengatakan, hingga saat ini, belum ada pembahasan teknis tentang penggratisan Ancol bagi pengguna KJP. Menurut dia, kebijakan itu masih berupa gagasan yang sempat dilontarkan Djarot Saiful Hidayat sebelum lengser dari gubernur DKI pada 16 Oktober lalu.  

"Belum ada. Belum dibahas apa-apa. Itu masih semacam wacana yang dibuat oleh Pak Djarot. Belum ada rencana," kata Saefullah di Monas.

Menurut Saefullah, penetapan tiket gratis harus ditentukan dalam rapat direksi PT Pembangunan Jaya Ancol. Sebab, kebijakan itu diperkirakan memengaruhi 60 persen pendapatan korporasi yang selama ini diterima dari ticketing, baik tiket masuk maupun tiket lanjutan berbagai wahana.

Apabila digratiskan bagi seluruh warga Ibu Kota, Saefullah memprediksi, pendapatan PT Pembangunan Jaya Ancol dapat berkurang hingga 20 persen. "Paling nggak 20 persenlah. (Nominalnya) Ancol yang tahu. Manajemen Ancol kalau angka-angka."

Saefullah mengaku, belum ada arahan apapun dari Gubernur Anies Baswedan mengenai penggratisan tiket masuk Ancol bagi pengguna KJP maupun KJP Plus yang akan diluncurkan. Dia juga belum mendapatkan informasi kapan pembahasan lanjutan dengan direksi PT Pembangunan Jaya Ancol akan dimulai.

(Tulisan diolah oleh Erik Purnama Putra).