Selasa , 21 November 2017, 20:40 WIB

Kolam Air Mancur DPRD Rp 620 Juta akan Diisi Ikan Koi

Rep: Sri Handayani/ Red: Karta Raharja Ucu
ehow.com
Ikan koi
Ikan koi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggaran DPRD DKI untuk rehabilitasi kolam air mancur di kawasan Gedung DPRD mencapai Rp 620 juta. Sekretaris DPRD DKI Muhammad Yuliadi mengatakan kolam ini nantinya akan diisi ikan koi.

Menurut Yuliadi, kolam yang ada saat ini tidak memadai. Kondisi kolam yang terlalu dangkal menyebabkan ikan cepat mati.

"Kalau untuk ikan biasa itu cepet mati. Kurang dalam. Batunya kurang bener. Kalau siang terlalu panas," kata Yuliadi melalui telepon, Selasa (21/11).

Yuliadi menambahkan, anggaran yang diajukan nantinya akan digunakan untuk perbaikan kolam, bongkar pasang kolam, dan membuat kolam baru. Penetapan rancangan anggaran juga dilakukan sesuai perhitungan dari Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI.

"Ada kok rinciannya. Nggak asal bikin angka," ujar dia.

Yuliadi menambahkan, kegiatan ini bertujuan untuk mempercantik tampilan kantor. Fasilitas ini nantinya akan dapat dinikmati masyarakat tiap Sabtu dan Ahad. Ini juga dapat dimanfaatkan tamu-tamu daerah.

Ia menjelaskan, anggaran rehabilitasi kolam air mancur DPRD pernah diajukan tahun lalu dengan angka lebih kecil yaitu Rp 579 juta menjadi Rp 300 juta. Menurut Yuliadi, pemangkasan ini terjadi sebab anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan rencana kerja perangkat daerah (RKPD). Karena itu, tahun ini pengajuan dilakukan lebih awal.

Menurut penelusuran Republika.co.id di laman apbd.jakarta.go.id, dana rehabilitasi kolam air mancur DPRD DKI tercatat Rp 620 juta. Ada alokasi untuk bahan dan bibit senilai Rp 11,4 juta dan pengelolaan gedung kantor senilai Rp 609,3 juta. Beberapa jenis tanaman yang nantinya akan ada di sekitar air mancur, di antaranya bougenville vareigata, cemara udang, kamboja merah, dan pohon pecah merah. Air mancur itu juga akan dilengkapi dengan bagian berumput dan paving dari batu andesit.

Dalam anggaran tersebut tidak ada alokasi untuk ikan koi. Yuliadi mengatakan itu akan diupayakan melalui dinas ketahanan pangan, kelautan, dan pertanian (KPKP). "Nanti koordinasi dengan dinas kelautan," ujar dia.

Berita Terkait