Thursday, 10 Sya'ban 1439 / 26 April 2018

Thursday, 10 Sya'ban 1439 / 26 April 2018

Dilema Prabowo Subianto

Ahad 15 April 2018 05:09 WIB

Rep: Muhyiddin, Umar Mukhtar, Febrian Fachri/ Red: Elba Damhuri

Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) berbincang bersama Presiden PKS Sohibul Iman (kedua kanan), Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (kedua kiri) dan Calon Gubernur Jawa Barat dari Partai Koalisi Asyik, Sudrajat (kiri) saat melakukan pertemuan di Jakarta, Kamis (1/3).

Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) berbincang bersama Presiden PKS Sohibul Iman (kedua kanan), Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (kedua kiri) dan Calon Gubernur Jawa Barat dari Partai Koalisi Asyik, Sudrajat (kiri) saat melakukan pertemuan di Jakarta, Kamis (1/3).

Foto: Antara/Muhammad Adimadja
Keputusan Prabowo untuk maju pada pilpres 2019 dinilai belum final.

REPUBLIKA.CO.ID  Pendeklarasian Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) disambut gembira oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Bahkan, Presiden PKS Sohibul Iman telah menyodorkan sembilan nama kepada Prabowo untuk dipilih menjadi cawapres pendampingnya.

"Pak Prabowo telah diamanahi oleh partainya maju menjadi capres. Karena kita berkoalisi, PKS sudah menyodorkan nama-nama yang bisa dipilih menjadi cawapres kepada Pak Prabowo," kata Sohibul di Jakarta, Sabtu (14/4).

Dia mengatakan, usulan nama-nama tersebut memang menjadi salah satu syarat koalisi dari partai PKS. Karena itu, jika Partai Gerindra ingin berkoalisi dengan PKS pada Pemilu 2019, Prabowo mesti memilih satu dari sembilan nama yang disodorkan untuk dijadikan cawapres tersebut.

"Kami sudah sampaikan kepada Pak Prabowo. Kalau Gerindra ingin berkoalisi dengan PKS maka salah satunya Pak Prabowo harus memilih cawapres dari PKS," ujar Sohibul.

Sembilan nama kader PKS yang akan diusung menjadi pendamping Prabowo pada Pemilu 2019 ialah Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher), Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, mantan presiden PKS Anis Matta, Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno, Presiden PKS Sohibul Iman, Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Al Jufri, mantan menkominfo Tifatul Sembiring, Muzammil Yusuf, dan Mardani Ali Sera.

Prabowo memiliki tugas untuk menemukan pasangan yang memiliki elektabilitas dan dukungan mesin politik tinggi. Sampai sejauh ini, Prabowo maupun Gerindra belum menunjuk secara pasti sosok yang akan menjadi wakilnya dalam pemilihan presiden 2019.

Partai Gerindra mengumumkan hasil rapat koordinasi nasional (rakornas) yang menyimpulkan pemberian mandat bagi Prabowo untuk maju sebagai capres dalam pilpres 2019 di Bogor, Rabu (11/4). Prabowo menyatakan siap menerima mandat yang diberikan tersebut.

Elektabilitas cawapres rendah

Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Toto Sugiarto, menilai elektabilitas tokoh dari PKS atau PAN untuk menjadi cawapres Prabowo masih tergolong rendah. Namun, Toto mengakui, mesin politik kedua partai, khususnya PKS, memang kuat.

Itu memang akan mempermudah konsolidasi di akar rumput. Namun, menurut dia, Prabowo juga harus mencari sosok cawapres yang mampu membawakan suara dalam jumlah besar.

Di mata pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, keputusan Prabowo untuk maju pada pilpres 2019 belum final. Pasalnya, Prabowo juga masih akan koalisi dengan partai lain sehingga keputusan itu akan diambil bersama partai koalisi.

‘’Saya pada dasarnya belum melihat apa yang disampaikan final. Bagaimana pun juga Pak Prabowo tidak sendiri karena harus melakukan koalisi. Kalau koalisi tiga partai kemarin, mengerucutnya seperti apa pasangannya,’’ ujar Siti, Jumat (13/4).

Siti menuturkan, masih banyak opsi untuk memutuskan pasangan calon yang akan diusung partai koalisi oposisi pemerintah tersebut. Oleh karena itu, konstelasi politik masih dinamis. ‘’Masih belum final, masih cair, masih dinamis, masih penuh opsi,’’ ucapnya.

Menurut Siti, walau Partai Gerindra menyatakan resmi mengusung Prabowo Subianto sebagai capres pada Rabu, Gerindra juga mengumumkan bahwa pencapresan Prabowo tersebut masih soft declaration.

‘’Masih mempertimbangkan teks dan konteksnya, karena politik itu teks dan konteks,’’ kata Siti.

Kalaupun deklarasi pencapresan tersebut sebagai strategi politik, tambah Siti, hal itu belum cukup komprehensif untuk menentukan capres yang akan diusung. Sebab, menurut dia, Gerindra pasti akan melakukan kalkulasi politik terlebih dahulu.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES