Senin , 17 July 2017, 17:50 WIB

KPU Jabar Dorong Daerah Tuntaskan KTP Elektronik Warga

Rep: Zuli Istiqomah/ Red: Ratna Puspita
ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el). (Ilustrasi)
Perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el). (Ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat Yayat Hidayat mendorong pemerintah daerah untuk menyelesaikan perekaman dan penerbitan KTP Elektronik (KTP-El) di wilayah masing-masing. Hal ini untuk menyambut gelaran Pilkada Serentak 2018.

Yayat meminta kepada suluruh dinas kependudukan dan catatan sipil (disdukcapil) se-Jawa Barat agar menuntaskan perekaman dan menerbitkan masyarakat yang belum mendapatkan KTP-El. "Berkaitan soal daftar pemilih, yang memiliki hak memilih yaitu orang yang memiliki KTP eletronik. Ya PR besarnya, agar ada akselarasi, September harus selesai," kata dia usai penandatangan kerjasama dengan BPKP di Kantor KPU Jawa Barat, Senin (17/7).

Menurut dia, jika perekaman KTP elektronik tidak dituntaskan maka akan menghambat pelaksanaan tahapan pilkada. Pemuktahiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018 akan terhambat kalau perekaman E-KTP tidak tuntas pada September 2017.

Ia menuturkan petugas KPU Jawa Barat saat ini dalam kondisi siap untuk memuktahirkan data daftar pemilih untuk Pilgub Jawa Barat 2018. Ia pun berharap ini bisa berjalan sesuai target rencana tanpa hambatan KTP elektronik masyarakat.

"Proses pendaftaran pemilihan tidak masalah tetapi kalau belum selesai, saya yakin akan mempersulit pemuktahiran data pemilih. Kabupaten Kota agar melakukan (pemuktahiran) itu," ujar Yayat.

Jumlah penduduk Jawa Barat saat ini tercatat mencapai 46.497.175 juta yang tersebar di 27 Kabupaten Kota. Dari total jumlah tersebut, masyarakat yang belum terekam KTP-El tersebar di seluruh Kabupaten Kota di Jawa Barat.

"Saya dapat informasi sekitar dua atau tiga juta pemilih di Jawa Barat belum mendapat atau perekaman KT-El," ujar Yayat.

Tahapan Pilkada Jawa Barat 2018 akan dimulai pada Agustus 2017 dengan agenda menyiapkan regulasi teknis, sosialisasi, menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Selanjutnya, KPU bertugas membentuk Badan Penyelenggara Pemilu hingga tingkat kelurahan, pemutakhiran data, serta penyerahan daftar dukungan.

Pada Januari 2018, pendaftaran pasangan calon akan dimulai. Dilanjutkan pada Februari 2018, yakni penetapan pasangan calon. Proses pemungutan suara dijadwalkan pada Juni 2018.