Kamis , 14 September 2017, 21:29 WIB

Wiranto: Pilkada Papua 2018 Harus Lebih Baik

Rep: Dian Erika Nugraheny/ Red: Agus Yulianto
Republika/Rakhmawaty La'lang
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, mengatakan, pelaksanaan Pilkada 2018 di Provinsi Papua diharapkan lebih aman. Pemerintah telah membentuk tim untuk mengantisipasi pengaruh konflik akibat Pilkada Serentak 2017 di Papua agar tidak mengganggu pelaksanaan ptahun depan.

Menurut Wiranto, Provinsi Papua merupakan salah satu daerah dengan indeks kerawanan pilkada tertinggi pada 2017. Selain itu, sejumlah daerah juga masih melakukan pemungutan suara dengan sistem noken.

"Kita rapatkan tadibagaimana cara terbaik untuk mengatasi masalah itu agar tidak menjadi konflik. Kita jaga supaya jangan sampai pada Pilkada serentak (2018) yang akan digelar di Papua terjadi konflik," ujar Wiranto kepada wartawan di Kantor Kemenkopolhukam, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (14/9).

Dia melanjutkan, pemerintah berharap pilkada Papua tahun depan dapat menghasilkan pemimpin berkualitas dan berdedikasi, baik dari segi nasionalisme maupun pengelolaan biaya pembangunan di Papua. Dengan begitu, program pembangunan pemerintah pusat dan daerah dapat sejalan.

"Supaya masyarakat harapan masyarakat Papua dapat terlaksana. Dibutuhkanteamwork yang baik antara pusat dan daerah sehingga otomatis peran dari gubernur, wali kota dan bupati sangat besar di Papua," ujar Wiranto.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengatakan, pemerintah saat ini sedang membentuk tim untuk menuntaskan persoalan Pilkada Serentak 2017 di beberapa daerah Provinsi Papua. Konflik di beberapa daerah tersebut dikhawatirkan berdampak negatif bagi pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 di Provinsi Papua.

Menurut Tjahjo, tim beranggotakan pihak terkait seperti Kemenkopolhukam, Kemendagri, Kejaksaan Agung, Kemenkum-HAM, kepolisian dan BIN. "Pemerintah ingin mencermati persoalan apa saja yang terjadi di Papua. Tujuannya mengambil langkah cermat untuk mendamaikan dampak konflik akibat pelaksanaan Pilkada Serentak 2017 lalu," ujar Tjahjo di Kantor Kemenkopolhukam.

Dia melanjutkan, ada lima kabupaten di Provinsi Papua yang dicermati oleh pemerintah. Kelima kabupaten tersebut yakni Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Kepualauan Yapen dan Kabupaten Jayapura.

"Di lima kabupaten ini, kejadian warga meninggal, luka-luka, kebakaran serta kerusuhan (akibat pelaksanaan Pilkada) tinggi sekali. Hal ini yang perlu kita cermati strategi penanganannya," tutur Tjahjo.