Selasa , 10 Oktober 2017, 20:14 WIB

Jelang Pilkada Serentak 2018, Bawaslu Gandeng KPK

Rep: Dian Fath Risalah/ Red: Bayu Hermawan
Republika/Mahmud Muhyidin
Ketua Bawaslu Abhan
Ketua Bawaslu Abhan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencegah terjadinya praktik politik transaksional dalam Pilkada Serentak 2018.

Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, politik transaksional pada tahapan pemilihan umum menjadi salah satu sorotan Bawaslu, mengingat banyaknya sejumlah kepala daerah yang terjerat kasus korupsi beberapa waktu terakhir ini.

"Maka dari itu kami Bawaslu punya peran di sana, bagaimana Pilkada ke depan kepala daerah dan tentu calon-calon punya kualitas," kata Abhan di Gedung KPK Jakarta, Selasa (10/10).

Proses pemantauan, kata Abhan, akan dimulai sejak tahapan awal Pilkada serentak 2018, saat dibukanya pendaftaran calon kepala daerah hingga persoalan dana kampanye masing-masing pasangan yakni pada bulan Februari 2018.

"Tentu kami harus melakukan pengawasan terkait dengan tahapan-tahapan pertama. Pertama soal bagaimana dana kampanye ini dan juga terkait dengan penanganan pokitik uang atau politik transaksional," ujarnya.

Sementara itu,Komisioner Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan adanya kerja sama dengan KPK adalah untuk melakukan pencegahan di sektor pemilihan umum. "Sekaligus mengurangi politik biaya tinggi, karena politik biaya tinggi yang biasanya bermuara dari mahar atau politik uang bisa berujung pada praktik-praktik kolusi," katanya.

Bawaslu, sambung dia, ingin melakukanpencegahan pada semua calon peserta pemilu dan calon kandidat pilkada agar berhati-hati dalam menjalani setiap proses tahapan yang akan dilalui serta menghindari tindakan yang mengarah ke praktik-praktik politik transaksional.

Menyambut kerjasama tersebut, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang berharap dengan adanya kerjasama ini dapat meminimalisir praktik politik transaksional dalam pemilu. "Pada bagian lain kami diskusikan seperti apa pencegahan yang lebih baik kami lakukan. Ke depan akan ada satu pengawas di TPS, ini cukup baik jika bisa dikapitalisasi," kata dia.

Menurut Saut, untuk memaksimalkan pencegahan politik transaksional ini, KPK akan terus membantu Bawaslu. "Kami akan dampingi, kami hadir di tengah Bawaslu untk membangun pesta demokrasi minim transaksional," tegas Saut.

Berita Terkait