Ahad , 14 January 2018, 10:40 WIB

Jenderal Polisi Diminta Mahar, Ini Penjelasan PKS Jabar

Rep: Santi Sopia, Umar Mukhtar/ Red: Andri Saubani
Antara/Rahmad
 Pilkada (ilustrasi)
Pilkada (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Umum DPW PKS Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya menfklarifikasi terkait tuduhan permintaan uang mahar terhadap bakal calon wali kota Cirebon Brigadir Jenderal Polisi Siswandi. PKS telah melakukan investigasi kepada semua pihak di internal yang terlibat dalam proses penerbitan SK untuk bakal calon wali kota dan wakil wali kota Cirebon.

"Kami sudah konfirmasikan kepada Bapak Siswandi siapa oknum yang meminta dana kepada beliau dan bagaimana prosesnya. Namun, beliau tidak bisa menyampaikan jawaban yang pasti," kata Hadi, Ahad (14/1).

Proses penentuan kandidat kepala daerah Kota Cirebon, menurutnya, cukup dinamis. Dan semua komunikasi antarstruktur partau terdokumentasi rapi.

Sepanjang catatan internal, DPW PKS Jawa Barat tidak pernah memproses nama Siswandi-Euis. Dan DPP PKS mustahil memproses nama yang tidak diajukan secara resmi oleh DPW.

"Dengan demikian, kami sampaikan bahwa pemberitaan terkait adanya persyaratan materiil tertentu dari PKS kepada Bapak Siswandi yang menjadi sebab tidak terbitnya SK bakal calon wali kota/wakil wali kota Cirebon adalah tidal benar," lanjutnya.

PKS memahami kekecewaan beberapa pihak atas proses penentuan calon wali kota/wakil wali kota Cirebon. Hadi berharap, agar kejadian ini menjadi bahan perbaikan bagi semua pihak serta tidak menghalangi silaturahim dan kerja sama konstruktif pada masa-masa mendatang untuk kebaikan masyarakat, umat, dan bangsa.

Sebelumnya, PKS dituding meminta mahar miliaran rupiah kepada bakal calon wali kota Cirebon Brigadir Jenderal Polisi Siswandi. Karena, Siswandi tak menyanggupinya, dia gagal maju di Pilkada 2018.