Jumat , 17 March 2017, 15:08 WIB

MKD: Belum Pernah Ada Sanksi untuk Novanto

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Bayu Hermawan
Antara/ Widodo S. Jusuf
Sufmi Dasco Ahmad
Sufmi Dasco Ahmad

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) belum bisa memastikan apakah akan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran etik Setya Novanto terkait kasus korupsi KTP-elektronik atau tidak. Hal ini menurut Ketua MKD, Sufmi Dasco Ahmad lantaran MKD masih harus terlebih dahulu memverifikasi laporan yang masuk ke MKD.

"Laporan kita baru terima kemaren dan seperti biasanya setiap laporan pasti kita terima. Dan setiap laporan pasti akan kami lakukan proses verifikasi," ujarnya di ruangan MKD, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (17/3).

Oleh karenanya kata Dasco, ia juga tidak bisa memastikan sanksi yang bisa dijatuhkan MKD kepada Setya Novanto. Kendati para pelapor menyatakan telah memiliki bukti terkait dugaan pelanggaran etik oleh Novanto.

"Kita enggak bisa bicara sanksi ringan, sedang, atau berat karena verifikasi saja belum. Enggak bisa bilang masuk pasalnya mana karna verifikasinya aja belum," kata Dasco.

Begitu pun saat ditanyai perihal sanksi kumulatif kepada Novanto mengingat sebelumnya Novanto kerap dilaporkan ke MKD dalam sejumlah kasus diantaranya dugaan etik terkait pertemuan Donald Trump dan Freeport 'Papa Minta Saham'. Bahkan Dasco menyebut, dari sejumlah aduan yang disampaikan MKD selama ini, belum ada sanksi yang dijatuhkan kepada Novanto.

"Kan yang terakhir itu kan rehabilitasi (kasus Freeport). Itu otomatis ditiadakan karena kan putusan MK kemarin. Sebelumnya, ada kasus yang Trump. Kita hanya ingatkan.
Itu nggak termasuk sanksi," jelasnya.

Dengan begitu, ia menilai belum ada sanksi yang dijatuhkan MKD selama ini kepada Novanto. "Selama ini begitu. Faktanya begitu belum pernah disanksi," ucapnya.

Diketahui MKD telah menerima tiga laporan aduan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua DPR RI, Setya Novanto berkaitan perkara korupsi KTP-elektronik. Menurut Dasco dua laporan diterima MKD diterima saat masa reses DPR RI, dan laporan ketiga dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) pada Kamis (16/3).

"Ada tiga laporan. Atas nama yang sama. Tiga nama melaporkan Novanto selama reses itu," ujar Dasco.

Menurut Dasco laporan tersebut akan terlebih dahulu diverifikasi sebelum kemudian diputuskan apakah ditindaklanjuti atau tidak. "Saya baru baca sekilas laporannya. Kita akan sampaikan kepada tim yang akan verifikasi. Lalu hasil verifkasi itu kita akan bawa ke rapat internal MKD, Saya juga enggak bisa bilang bahwa bisa ditindaklanjuti ketika proses hukumnya masih berjalan. Karena verifikasinya saja belum selesai," jelasnya.

Termasuk halnya, kemungkinan sanksi kepada Novanto apakah ringan, sedang atau berat. Dasco mengatakan tak bisa memastikan sanksi yang akan diberikan MKD kepada Novanto lantaran laporannya belum diverifikasi.

"Kita enggak bisa bicara sanksi, ringan, sedang, berat. Karena verifikasi saja belum. Kita enggak bisa bilang masuk pasalnya mana. Karena verifikasinya saja belum," ujarnya.