Sabtu , 18 Maret 2017, 13:44 WIB

Kasus KTP-El Berpeluang Untungkan Partai Kecil

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Ilham
Republika/Raisan Al Farisi
Kasus korupsi KTP elektronik yang ditangani KPK (ilustrasi).
Kasus korupsi KTP elektronik yang ditangani KPK (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik dari Indo Barometer, Muhamad Qodari mengatakan, dampak politik dari disebutnya nama-nama yang diduga terlibat korupsi KTP-elektronik akan berpengaruh kepada Pemilu 2019, mendatang. Sebab, penuntasan kasus KTP-el diperkirakan akan panjang, sedangkan nama-nama kader partai yang diduga terlibat bisa dibuktikan setelah penuntasan kasus tersebut.

"Bagaimana kasus KTP-el memiliki pengaruh terhadap pemilu ke depan, bom ini bisa meledak pada 2019 dan itu sangat signifikan saat Pileg dan Pilpres," ujar Qodari dalam diskusi bertajuk "Perang Politik e-KTP" di Warung Daun Cikini, Jakarta pada Sabtu (18/3).

Ia mengatakan, sudah banyak contoh kasus korupsi yang menurunkan citra partai dan kepercayaan masyarakat terhadap partai. Hal ini yang terjadi sebelumnya pada Partai Demokrat yang berhasil meraih suara 21 persen pada 2009 setelah pada Pemilu 2004 hanya mendapat 7,5 persen.

Namun lantaran adanya kadernya yang terjerat korupsi, pada Pemilu 2014 lalu turun drastis ke angka 10 persen. "Memang dalam pengalaman politisi atau parpol bisa menurun citranya karena korupsi, tetapi tidak semua partai mengalami pola yang sama. Jadi memang pengaruh korupsi bisa telak, tetapi tergantung juga variabel lain," ujarnya.

Menurutnya, terseretnya sejumlah kader partai besar juga bisa memberi keuntungan bagi partai-partai kecil untuk mendapat limpahan suara dari partai besar yang tidak lagi memperoleh kepercayan rakyat. Meski diakuinya hal tersebut tidak mudah dan membutuhkan kerja keras dari partai-partai kecil tersebut.

"Nggak gampang juga karena tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Parpol itu rendah. Dia harus tunjukan dia lebih baik dari partai lain, kalau nggak, nggak akan dipilih juga ," katanya.