Ahad , 18 June 2017, 21:03 WIB

Presiden Dipandang Perlu Singkirkan Sosok Anti KPK

Rep: UMAR MUCHTAR/ Red: Indira Rezkisari
Republika/Raisan Al Farisi
 Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Akademisi dari Universitas Indonesia Faisal Basri memberikan tanggapan terkait polemik yang terjadi akibat pembentukan Pansus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di DPR RI. Menurut dia, seharusnya Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyingkirkan Fahri Hamzah dari kursi pimpinan DPR.

Karena, Faisal menambahkan, parpol pengusung Jokowi mempunyai suara 69 persen di DPR. Dengan suara tersebut, parpol pengusung Jokowi perlu dites komitmennya dalam pemberantasan korupsi.

"Enggak usah muluk-muluk. (Presiden) Jokowi kan punya rekan koalisi. Total suaranya 69 persen. Ya tes saja komit enggak untuk pemberantasan korupsi," ujar Faisal usai menghadiri diskusi bertajuk "Ke mana Arah Pemberantasan Korupsi?" di Menteng, Jakarta Pusat, Ahad (18/6).

Hal pertama yang seharusnya dilakukan Presiden Jokowi yaitu membuat Fahri Hamzah tidak lagi berada di kursi pimpinan DPR RI. "Langkah pertama bikin Fahri Hamzah enggak ada di pimpinan DPR. Itu simbol. Karena yang begini ke KPK kan (Fahri), dan dia sudah dipecat dari partainya," ucap dia.

Menurut Faisal, Presiden Jokowi memiliki keleluasaan untuk memobilisasi partai-partai yang ada di DPR. "Jokowi punya keleluasaan untuk memobilisasi partai, yang kecil-kecil saja dulu, kalau yang kecil enggak bisa, yang besar ya susah," lanjut dia.

Senada dengan Faisal, Direktur International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Sugeng Bahagijo mengaku ragu bahwa hak angket DPR yang ditujukan untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan berujung pada penguatan.  Dia menilai, hingga kini tidak ada kepastian dari DPR bahwa angket itu akan meningkatkan kinerja KPK.

"Kinerja KPK seperti apa yang mau ditingkatkan oleh Pansus Angket KPK di DPR, kita ragu," kata dia. Sugeng juga meragukan Pansus Angket KPK itu akan mampu menaikkan tingkatan KPK saat ini ke yang lebih tinggi. Sebab, dalam kondisi saat ini, parpol juga ingin mempertahankan reputasinya sendiri.

"Kita ragu pansus akan bawa KPK ke tingkat yang lebih tinggi. Katakanlah ke liga premier atau lainnya," tambah dia.