Selasa , 11 July 2017, 17:14 WIB

Peneliti LIPI: Pemindahan Ibu Kota tak Boleh Bebani APBN

Rep: Dian Erika Nugraheny/ Red: Ratna Puspita
Pengamat politik dari LIPI, Syamsudin Haris
Pengamat politik dari LIPI, Syamsudin Haris

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsudin Haris mengatakan pemindahan Ibu Kota sebaiknya tidak membebani keuangan negara secara jangka pendek. Karena itu, dia berpendapat, pemerintah harus merencanakan hal itu dengan matang.

Syamsudin berpendapat pemindahan ibu kota sah-sah saja jika dilakukan. Menurut dia, beberapa hal yang mesti dipertimbangkan antara lain lokasi tujuan pemindahan ibu kota dan estimasi biaya pemindahan.

"Pemindahannya juga harus memikirkan estimasi waktu pemindahan, apakah perlu waktu lima hingga sepuluh tahun? Dengan begitu, wacana ini tidak akan membebani APBN dalam jangka pendek," ungkap Syamsudin kepada wartawan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/7).

Syamsudin juga berpendapat pemindahan Ibu Kota sebaiknya direalisasikan dengan memindahkan pusat pemerintahan ke kota lain. Dia menyarankan daerah tujuan pemindahan berada di luar Pulau Jawa.

Selain sudah padat penduduk, kondisi alam Pulau Jawa juga rentan bencana alam. Dia pun menyebutkan lokasi ideal untuk pemindahan Ibu Kota, yaitu Pulau Kalimantan atu Sulawesi.

"Seperti apa realisasi nantinya, yang penting perencanaan dibuat secara matang. Sebab tidak mungkin realisasinya dalam satu hingga dua tahun ke depan. Paling tidak realisasi perlu waktu satu tahun sehingga tidak membebani APBN secara jangka pendek," kata dia.

Pada Selasa (3/7), Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan akan memulai segala proses kajian rencana perpindahan Ibu Kota. Dia berharap proses kajian, termasuk soal skema dana akan selesai tahun ini.

"Sehingga pada 2018-2019 itu sudah mulai ada kegiatan terkait dengan pemindahan pusat administarsi ibu kota," ujarnya kepada wartawan di Jakarta.

Kajian itu, ia menyebutkan, melibatkan beberapa kementerian dan lembaga. Bappenas dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan menjadi leading sector.

Beberapa hal yang dibahas dalam proses kajian di antaranya penentuan lokasi, estimasi pendanaan, dan tata kelola kota. Bambang menyebut lokasi paling ideal untuk pemindahan Ibu Kota berada di luar Pulau Jawa. Dian Erika Nugraheny