Kamis , 17 August 2017, 22:15 WIB

Pemerintah Siap Laporkan 16.056 Pulau kepada PBB

Red: Bilal Ramadhan
Antara
Pulau terluar NTT ilustrasi
Pulau terluar NTT ilustrasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama delegasi RI yang diketuai oleh Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) siap menyerahkan laporan berupa data pulau bersama ke Perserikatan Bangsa-Bangsa.

"Sejak 2015 hingga Juli 2017, Indonesia telah memverifikasi sebanyak 2.590 pulau bernama untuk dapat dilaporkan ke PBB pada konferensi UNCSGN ini, sehingga total pulau bernama bertambah menjadi 16.056 pulau," kata Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Brahmantya Satyamurti Poerwadi dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (17/8).

Brahmantya menjelaskan, jumlah tersebut merupakan penambahan dari 13.466 pulau yang telah didaftarkan kepada konferensi ke-10 United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names (UNCSGN) pada tahun 2012 silam.

Ke depannya, ujar dia, jumlah pulau Indonesia yang sudah bernama masih bisa bertambah dikarenakan belum seluruh pulau-pulau kecil yang telah divalidasi, dan dilakukan verifikasi pembakuan nama pulaunya.

Seperti diketahui, Kelompok Pakar Penamaan Geografis PBB (UNGEGN) melalui 24 divisi geografis/linguistik saat ini menangani masalah pelatihan, digital file data, sistem romanisasi, nama negara, terminologi, publisitas dan pendanaan, serta pedoman toponimi.

Tujuan UNGEGN bagi setiap negara adalah memutuskan pembakuan nama geografis berstandar nasional melalui proses administrasi yang diakui oleh otoritas penamaan nasional dari masing-masing negara dan didistribusikan secara luas dalam bentuk standar nasional seperti atlas dan basis data berbasis web.

Sebagai dasar perlunya standardisasi global nama geografis, UNGEGN mengutamakan pencatatan nama lokal yang digunakan dan mencerminkan bahasa dan tradisi suatu negara. Selain berpartisipasi aktif dalam melaporkan jumlah pulau bernama, Indonesia melalui anggota delegasi RI juga berperan aktif dengan mengakui sebanyak tujuh kelompok kerja tematis dan menjadi pemateri dalam kegiatan tersebut.

Diharapkan keikutsertaan delegasi RI dalam kelompok kerja tersebut dapat bermanfaat dalam implementasi dan akselerasi pembakuan nama rupa bumi di Indonesia, termasuk pulau-pulau kecil.

Sumber : Antara