Selasa , 12 September 2017, 17:49 WIB

Kinerja Jokowi Memuaskan, Masyarakat Masih Rasakan Delapan Kesulitan ini

Rep: Dian Erika Nugraheny/ Red: Ratna Puspita
Republika/ Yasin Habibi
Direktur Eksekutif CSIS Philip J Vermonte (kanan)
Direktur Eksekutif CSIS Philip J Vermonte (kanan)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Philips J Vermonte, mengatakan tingkat kepuasan publik kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tercatat memuaskan. Meski demikian, masyarakat masih mengeluhkan delapan kesulitan dalam pemerataan ekonomi. 

Berdasarkan survei yang digelar CSIS secara nasional di 34 provinsi, tercatat kepuasan masyarakat kepada pemerintahan Jokowi terus naik sejak 2015. Pada 2015, tingkat kepuasan tercatat sebesar 50,6 persen dan naik pada 2016 mencapai 66,5 persen.  

"Pada 2017, tingkat kepuasan kembali naik menjadi 68,3 persen. Tingkat kepuasan menyasar tiga bidang utama yakni ekonomi, hukum dan maritim," ungkap Philips saat konferensi pers rilis survei 'Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi' di Kantor CSIS, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (12/9). 

Menurut pendapat masyarakat, lanjut dia kinerja pemerintahan Jokowi-JK tampak signifikan dalam bidang pembangunan fisik. Pembangunan fisik ini diapresiasi masyarakat dalam tingkat kepuasan sebesar lebih dari 70 persen. 

Meski demikian, dari sisi pembangunan ekonomi masyarakat masih memandang dua hal terkait pencapaian yang dilakukan pemerintahan Jokowi. "Dua hal itu yakni keadaan ekonomi keluarga dan ekonomi nasional. Pandangan masyarakat pada keadaan ekonomi keluarga relatif tidak mengalami perubahan," kata Philips.

Selain itu, survei CSIS juga mencatat adanya delapan persoalan ekonomi masyarakat. Kedelapan kesulitan tersebut adalah tingginya harga sembako (27,9 persen), terbatasnya lapangan pekerjaan (20 persen), tingginya angka kemiskinan (14,1 persen), biaya pelayanan kesehatan yang mahal (9,4 persen), tingginya angka ketimpangan kaya dan miskin (8,6 persen), buruknya kualitas pendidikan (5,4 persen), daya beli masyarakat yang rendah (3,7 persen) serta masih adanha pungutan liar di sejumlah instansi pemerintahan (3,5 persen). 

Survei CSIS digelar pada 23-30 Agustus 2017 dan melibatkan 1.000 orang responden dari seluruh Indonesia. Survei dilakukan dengan metode multistage random sampling dengan margin eror sebesar +/- 3,1 persen pada tingkat kepercayan 95 persen.