Rabu , 20 September 2017, 15:14 WIB

Wakil Ketua MPR Dukung Pemutaran Ulang Film G-30S/PKI

Rep: Ali Mansur/ Red: Bilal Ramadhan
Dok Humas MPR RI
Wakil Ketua MPR RI, Mahyudin.
Wakil Ketua MPR RI, Mahyudin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Majelis Permusyawatan Rakyat (MPR) Mahyudin mendukung pemutaran kembali film "Penumpasan Pengkhianatan G-30S/PKI". Menurutnya pemutaran film itu bagus untuk mengingatkan agar peristiwa itu tidak terulang kembali. Lanjutnya, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah.

"Peristiwa G-30S/PKI menimbulkan banyak korban baik dari militer dan rakyat. Kita tidak ingin peristiwa itu terulang kembali," dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Rabu (20/9).

Mahyudin berpendapat bahwa pemutaran ulang film itu untuk mengingatkan masyarakat agar berhati-hati dan tidak mudah terprovokasi atau diadu-domba. Dia juga menilai pemutaran film itu bagus juga agar masyarakat hati-hati, tidak terprovokasi, dan tidak mudah diadu-domba.

Namun Mahyudin juga setuju agar ada pembuatan film serupa yang disesuaikan dengan kekinian. Sebab kata Mahyudin, mungkn karena film itu buatan lama perlu dibuat ulang yang menyesuaikan dengan kekinian. Misalnya adegannya lebih diperhalus. "Seperti adegan-adegan pembunuhan mungkin diperhalus," terangnya.

Mahyudin mengaku pada waktu kecil berulangkali menonton film G-30S/PKI. Dari pengalaman itu Mahyudin mengatakan film itu tidak terlalu berpengaruh pada kekerasan. Kemudian dari segi kekerasan, film itu tidak membuat saya kasar.

Film G-30S/PKI, sambung Mahyudin, memberi pemahaman dan menyadarkan bahwa ancaman perbedaan ideologi sangat berbahaya bagi bangsa. "Karena itu saya semakin mantap menyatakan bahwa Pancasila adalah ideologi terbaik yang harus menjadi perilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," tuturnya.

Rencana pemutaran kembali film karya Arifin C Noer itu diinisiasi oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Bahkan Panglima memerintahkan jajarannya untuk menggelar nonton bersama film itu. Gatot beralasan pemutaran ulang film itu untuk mengingatkan peristiwa yang terjadi pada 30 September 1965 agar tidak terulang.

Video

Soal Qatar, HNW: Indonesia Harus Berperan Aktif