Senin , 25 September 2017, 04:16 WIB

PM Kepulauan Solomon ‘Serang’ Indonesia Soal Papua Barat

Rep: umar mukhtar/ Red: Joko Sadewo
Antara/Olha Mulalinda
Peserta Apel Gelar Kekuatan Nusantara mengibarkan bendera merah putih di lapangan Hokky Kota Sorong Papua Barat, Rabu (30/11).
Peserta Apel Gelar Kekuatan Nusantara mengibarkan bendera merah putih di lapangan Hokky Kota Sorong Papua Barat, Rabu (30/11).

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Para pemimpin Melanesia menilai Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) selama ini tutup telinga terhadap kekerasan yang terjadi di wilayah Papua Barat. Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB pun diminta untuk menyelidiki dugaan adanya pelanggaran HAM yang telah berlangsung lama di wilayah tersebut.

Seruan tersebut disampaikan Perdana Menteri Kepulauan Solomon dan Vanuatu dalam Majelis Tinggi PBB di New York, Amerika Serikat.

"Kami mendesak Dewan HAM PBB untuk menyelidiki kasus-kasus ini. Kami juga minta rekan-rekan kami di seluruh dunia untuk mendukung hak legal Papua Barat," tutur Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai, pada Majelis Tinggi PBB di New York, AS, seperti dilansir The Guardian, Ahad (24/9).

Tak hanya itu, para pemimpin Melanesia dalam majelis tinggi PBB di New York tersebut juga mendesak dunia untuk mendukung kemerdekaan Papua Barat dari Indonesia.

Perdana Menteri Charlot mengungkapkan rakyat di Papua Barat perlu diberi hak untuk menentukan nasib sendiri dan bebas dari kolonialisme. Selama setengah abad, lanjut dia, dunia tentu telah menyaksikan adanya eksploitasi, kekerasan seksual, penyiksaan, pembunuhan, dan penahanan sewenang-wenang oleh pihak Indonesia terhadap rakyat Papua Barat.

Para pemimpin Melanesia juga meminta pihak Indonesia untuk turut mengakhiri berbagai bentuk kekerasan di Papua Barat. Mereka berharap Indonesia dan Papua Barat dapat menemukan titik temu sehingga ada sebuah proses yang memungkinkan warga Papua Barat bebas menentukan pilihannya. 

TAG

Berita Terkait