Rabu , 27 September 2017, 13:10 WIB

Jokowi Belum Terima Surat Resmi Pengunduran Diri Khofifah

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Andi Nur Aminah
Antara/Rosa Panggabean
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Mensesneg Pratikno (kanan), bersiap memberi keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (3/9).
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Mensesneg Pratikno (kanan), bersiap memberi keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (3/9).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku belum menerima surat resmi pengunduran diri Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa untuk maju dalam pilkada Jatim 2018. Meskipun diberitakan akan maju dalam pilkada Jatim, Jokowi mengatakan Khofifah masih melaksanakan tugasnya sebagai menteri sosial.

"Sampai saat ini belum saya terima surat resmi yang masuk ke meja saya. Kemarin juga dengan saya seharian di Bali. Ke sana ke sini dengan saya," ujar Jokowi di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (27/9).

Presiden pun mengakui, Khofifah telah menyampaikan niatnya untuk maju dalam pilkada Jatim. Kendati demikian, ia juga menekankan pengunduran diri Khofifah harus disertai surat resmi. "Ya baru dikit-dikit (menyampaikan). Artinya harusnya resminya ada," ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menyebut Khofifah telah melaporkan keputusannya kepada Presiden untuk maju dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) wilayah Jawa Timur pada 2018 mendatang. Dengan majunya Khofifah di Pilkada 2018, maka pemerintah akan mencari calon pengganti menteri sosial.

Meskipun begitu, menurut JK, saat ini pemerintah belum mengantongi nama pengganti Khofifah di Kabinet Kerja. Dia mengisyaratkan, pergantian Khofifah diperkirakan akan diumumkan pada Oktober 2017. Sebab, proses tahapan persiapan Pilkada 2018 dimulai pada Oktober 2017. "Belum (ada calon pengganti menteri sosial), nantilah bulan Oktober, nantilah," ujar JK, Selasa (26/9).

JK menjelaskan, pergantian kabinet diperlukan, karena seorang menteri tidak boleh diselingi dengan kegiatan politik. Terutama ketika menteri terkait mencalonkan diri dalam bursa pemilihan kepala daerah.