Sabtu , 07 October 2017, 12:00 WIB

Pakar: PT Belum Tentu Hilangkan Politik Transaksional

Red: Bayu Hermawan
ROL/Fian Firatmaja
Effendi Gazali
Effendi Gazali

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar komunikasi politik Effendi Gazali menegaskan, presidential threshold (ambang batas pengajuan Capres) bukan jaminan untuk mencegah terjadinya politik transaksional pada Pemilu serentak 2019.

"Ini kan sistem presidensial yang perlu diperkuat dan arah selanjutnya, karena kalau mau jujur, Pemilu ini ada tidaknya treshold itu, tidak ada jaminan tidak ada politik transaksional yang membuat presiden menjadi lebih kuat atau lemah," kata Effendi dalam keterangan pers Jumat (6/10).

Menurutnya, justru jika setiap Parpol mempunyai kesempatan yang sama untuk mengusung Capres dan Cawapresnya sendiri, maka hal itu bisa menghilangkan politik transaksional. Sebaliknya, peluang terjadinya politik transaksional lebih terbuka jika ditetapkan ambang batas pengajuan Capres harus 20 persen, seperti yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Kalau seluruh warga negara ini sudah menjalankan Pancasila dan UUD 1945, mau sendiri kek, mau berkoalisi, tidak masalah. Tapi kalau belum menjalankan Pancasila dan UUD 1945 kan lebih enak sendiri akan lebih sedikit tindak transaksionalnya, ketimbang 20 persen dan janji yang mengusung sendiri akan lebih sedikit ketimbang yang koalisi," jelasnya.

Tidak hanya itu, Effendi juga mengatakan bila dalam Pemilu serentak masih menggunakan ambang batas maka tidak akan pernah terjadi penyederhanaan terhadap partai politik (Parpol).

"Kita kan ingin penyederhanaan Parpol dan tidak akan pernah terjadi selama ada presidential threshold. Karena, pertama partai kecil akan selalu terbawa-bawa agar dapat mencukupi 20 persen, kedua lama-lama kita berfikir mencari koalisi dulu baru cari calon terbaik," ucapnya.

Terakhir, Effendi mengatakan yang paling penting bahwa kalau Parpol itu menemukan calon baik dan dapat maju sendiri, maka partai-partai lain meski besar tapi mengajukan calon jelek kualitasnya maka tidak akan dipilih rakyat.

Seperti diketahui, Effendi Gazali merupakan salah satu pihak yang mengajukan gugatan terhadap UU Pemilu khususnya Pasal 222 tentang ambang batas pengajuan Capres.