Kamis , 28 September 2017, 19:40 WIB

Putusan Praperadilan Setnov tak akan Pengaruhi Keputusan DPP

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Andri Saubani
ANTARA
Pengunjuk rasa membawa poster Ketua DPR Setya Novanto saat aksi di depan gedung KPK, Jakarta, Kamis (7/9).
Pengunjuk rasa membawa poster Ketua DPR Setya Novanto saat aksi di depan gedung KPK, Jakarta, Kamis (7/9).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nurdin Halid menegaskan, tindak lanjut atas rekomendasi agar Setya Novanto dinonaktifkan dari jabatan ketua umum tidak dipengaruhi hasil putusan praperadilan penetapan tersangka Novanto. Hal ini juga ditegaskan Nurdin untuk kesekian kalinya, bahwa rapat pleno pembahasan rekomendasi permintaan nonaktif Novanto tidak berkaitan dengan proses praperadilan.

"Nggak ada pengaruhnya. Bukan tidak ada hubungannya, tetapi urusan praperadilan urusan pribadi Novanto, urusan DPP ya urusan DPP Golkar," ujar Nurdin usai ikut membuka acara Rapat Koordinasi Teknis II Korbid Kepartaian Partai Golkar di Slipi, Jakarta pada Kamis (28/9).

Menurutnya, sekalipun putusan praperadilan nantinya memenangkan Ketua DPR tersebut, hal ini tidak akan membuat rapat pleno tidak melanjutkan rekomendasi dari DPP Partai Golkar tersebut. Sebab, Nurdin beralasan, dasar munculnya rekomendasi adalah hasil tim Kajian Strategis dengan tim Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan yang hasilnya menyebut penurunan elektabilitas Partai Golkar salah satunya lantaran penetapan tersangka dugaan korupsi proyek KTP-el terhadap Novanto.

Karenanya, rapat pleno DPP akan tetap membahas rekomendasi permintaan agar Setya Novanto untuk nonaktif sebagai ketua umum tanpa menunggu hasil putusan praperadilan penetapan tersangka Novanto. "Nanti akan evaluasi. Seperti saya bilang seberapa jauh pengaruh KTP-el ini terhadap kinerja partai khususnya elektabilitas dan popularitas," ungkapnya.

Mantan Ketua PSSI itu mengatakan demikian, karena kondisi elektabilitas Partai Golkar yang menurutnya sudah lampu kuning agar diantisipasi semua pihak. Ia pun mengajak elemen di Golkar untuk tergugah dan menyadari terkait penurunan tersebut.

Ia sekaligus menegaskan, bahwa evaluasi tersebut bagian dari wujud tindak lanjut Partai Golkar menerapkan pakta integritas kepada jajarannya yang berkasus hukum. Karenanya, dalam rapat pleno pada Jumat (29/9), akan didiskusikan seberapa jauh penetapan pakta integritas tersebut. "Kami akan evaluasi kembali dalam rapat pleno sehingga ada kesepakatan untuk meningkatkan kecintaan terhadap partai Golkar harus ada terobosan. Kalau seperti ini jangan harap  Golkar akan bangkit ini yang ingin saya gugah kepada para pengurus DPP untuk melakukan otokritik terhadap kinerja partai," katanya.