Kamis , 12 October 2017, 12:49 WIB

Elektabilitas Prabowo Dikalahkan Jokowi, Ini Kata Fadli Zon

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Bilal Ramadhan
Antara/Widodo S. Jusuf
Presiden Joko Widodo berjabat tangan dengan Ketua Umum DPP Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto (kanan)
Presiden Joko Widodo berjabat tangan dengan Ketua Umum DPP Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto (kanan)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai wajar hasil lembaga survei  Indikator Politik Indoenesia yang menyebut elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kalah jauh dengan Joko Widodo. Hal ini karena Prabowo menurutnya memang belum melakukan aktifitas selama beberapa waktu terakhir.

"Ya wajar lah. Kan Pak Jokowi setiap hari pak jokowi seperti kampanye, meresmikan ini, itu, ya wajar," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (12/10).

Karenanya, ia mengaku tidak khawatir dengan elektabilitas Prabowo kalah jauh dari Jokowi dalam hasil beberapa survei. Sebab, ia justru menyimpulkan bahwa masyarakat masih menginginkan pemimpin baru.

"Tapi kalau setiap incumben (pejawat) dibawah 40 persen elektabilitasnya, berarti lebih dari 60 persen rakyat indonesia menginginkan pemimpin baru. Nggak perlu pinter-pinter amat melihat logika itu," kata Fadli.

Wakil Ketua DPR itu mengatakan, hal itu karena ia menilai tidak ada perbaikan signifikan dalam tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK, khususnya dalam bidang ekonomi. Menurutnya, kondisi tersebut dirasakan mulai kalangan bawah hingga menengah atas.

"Yang jelas, saya sudah turun kebawah dan sudah lihat kondisinya di kelas menegah kebawah maupun kelas atas, itu merasakan ekonomi merosot, bukan meroket," katanya.

Ia juga mengingatkan pemerintah, soal daya beli masyarakat lemah, hingga perlambatan ekonomi dan cenderung stagnan. "Kalau ekonomi mengalami stagnan, ini akan berbahaya. Ini adalah suatu arah ekonomi kepada stagnan, daya beli lemah, buying power melemah, kesenjangan semakin meningkat, hanya sedikit orang yang menikamti kue pembangunan ini, ini menurut saya menjadi alarm kepada pemerintah," katanya.

Berita Terkait