Jumat , 13 Oktober 2017, 07:01 WIB

Anies: Substansi Pemimpin Menepati Janji Kampanye

Rep: Ali Yusuf, Mas Alamil Huda/ Red: Elba Damhuri
Republika/Ali Yusuf
Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan mengenakan baju Dinas dalam sesi fitting dan foto pakaian dinas di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (12/10)
Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan mengenakan baju Dinas dalam sesi fitting dan foto pakaian dinas di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (12/10)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan kembali menegaskan akan menepati semua janji kampanye begitu dilantik pekan depan. Sebab, hal tersebut merupakan aspek utama dalam menjadi seorang pemimpin.

"Substansinya memang tugas kita di Jakarta melaksanakan semua yang kita rencanakan, yang kita janjikan selama kampanye. Makanya kita kerja berbulan-bulan bersama tim sinkronisasi," kata Anies.

Hal ini disampaikan Anies selepas sesi pemotretan sekaligus mencoba pakaian dinas upacara di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (12/10). Pakaian tersebut akan dikenakan bersama wakilnya, Sandiaga Uno, saat dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2017-2022 di Istana Negara, Senin (16/10).

Setelah sesi pemotretan selesai, Anies langsung dikepung wartawan dan diberondong segala macam pertanyaan terkait proses persiapan pelantikan, program kerja, permasalahan mass rapid transit (MRT), reklamasi, hingga putusan Mahkamah Agung tentang Air. Menanggapinya, Anies merespons dengan mengatakan, "Nanti semua dijawab dengan kerja setelah tanggal 16 Oktober."

Kendati begitu, khusus untuk pelantikan, Anies mengaku tidak main-main dalam mempersiapkannya. Sebab, upacara ini menjadi keharusan yang harus dilakoni setiap pasangan yang menang dalam pemilihan umum.

Oleh karena itu, Anies dan Sandi mengikuti semua aspek yang disiapkan petugas protokol Pemprov DKI Jakarta, termasuk pakaian dinas. Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan ini berharap, dengan memakai baju resmi, menjadi awal dari sebuah perbaikan.

Anies dan Sandi berjanji akan segera bekerja menciptakan sebuah iklim birokrasi di Jakarta yang lebih humanis, tanpa mengabaikan esensi pemerintah yang bersih tanpa korupsi. "Kita ingin fokus pada subtansinya Jakarta untuk lebih berkarya, bekerja, dan sampai pada implementasi," ujar Anies.

Dalam kesempatan yang sama, Sandi mengaku termotivasi menjalankan amanah sebagai wagub. Menurut dia, pekerjaan utama yang mesti dituntaskan adalah membebaskan warga DKI Jakarta dari segala ketimpangan di sektor ekonomi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat ketimpangan pendapatan yang diukur dengan Giri Ratio tercatat sebesar 0,41 pada Maret 2017. Rasio ini meningkat 0,01 poin jika dibandingkan Gini Ratio per September 2016, yaitu 0,40. Sementara Gini Ratio secara nasional per Maret 2017 tercatat sebesar 0,393.

"Untuk itu, penting menciptakan peluang usaha, lapangan kerja di DKI, dan bagaimana bisa menggerakkan ekonomi dan membangun infrastruktur," kata Sandi.

Dia menilai, sejauh ini perekonomian Ibu Kota mulai bergerak. Namun, masih ada kendala dari sisi lapangan kerja. Pada Februari 2017, tingkat pengangguran di Jakarta mencapai 5,36 persen atau menurun sebesar 5,24 poin dibanding pada Februari 2012.

"Lapangan kerja selama ini masih jadi kendala akan kita buka simpul-simpulnya. Layanan publik juga kita akan perbaiki agar lebih prima lagi," ujarnya.

Pasangan Anies-Sandi terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta selepas memenangkan Pilgub DKI Jakarta 2017. Dalam rapat pleno KPU DKI Jakarta, Sabtu (29/4), Anies-Sandi ditetapkan mengungguli Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.

Jika dikompilasi, terdapat 12 janji pasangan yang diusung Partai Gerindra dan PKS ini. Janji-janji itu, antara lain, revisi Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar, membuka 200 ribu lapangan kerja baru melalui OKE-OCE, mengendalikan harga kebutuhan pokok, menjadikan Jakarta Kota Hijau dan Kota Aman, hingga menolak reklamasi pantai utara Jakarta.


Perda reklamasi  
Anies berjanji, menghentikan proyek yang telah dicanangkan sejak era Presiden ke-2 RI Suharto itu. Alasannya adalah pemeliharaan lingkungan hidup serta perlindungan terhadap nelayan, masyarakat pesisir, dan segenap warga Jakarta. Terbaru, suara penolakan kembali dilontarkan Anies saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (10/10). "Lho kok ditanya? Anda lihat program kita, ada yang berubah nggak di program?" ujarnya.

Terkait reklamasi, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan, semua fraksi di DPRD telah menyepakati pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Dia mengklaim, raperda ini tidak terkait dengan reklamasi di Teluk Jakarta. "Kita nggak ada urusan dengan reklamasi tapi zona pesisir dan tata ruang," kata dia di kantor DPRD DKI Jakarta, Kamis (12/10).

Dia menambahkan, pembahasan raperda hampir pasti akan dilakukan saat Anies dan Sandi menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI. Prasetio juga enggan berandai-andai terkait sikap Anies-Sandi nantinya.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menyebut, pembahasan raperda tentang Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta tidak bisa dilepaskan dari reklamasi di Teluk Jakarta. "Yang jelas (raperda) tata ruang pasti bicara tata ruang di reklamasi. Mau tidak mau bersinggungan, tidak bisa terpisah," kata dia.

Saefullah menambahkan, salah satu pasal yang alot dibahas adalah terkait kontribusi tambahan sebesar 15 persen untuk pulau hasil reklamasi. Perdebatan untuk pasal itu bahkan sempat menemui jalan buntu sebelum salah satu anggota dewan tersangkut masalah hukum pada pembahasan raperda ini.

(Tulisan ini diolah oleh Muhammad Iqbal)