Jumat , 13 Oktober 2017, 09:39 WIB

Pengamat: Elektabilitas Jokowi Turun Jika Polisi tak Adil

Rep: Ronggo Astungkoro/ Red: Andri Saubani
Antara/Puspa Perwitasari
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kanan) dan Menko Polhukam Wiranto menyampaikan arahan dalam Rapim Polri 2017 di Auditorium PTIK, Jakarta, Rabu (25/1).
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kanan) dan Menko Polhukam Wiranto menyampaikan arahan dalam Rapim Polri 2017 di Auditorium PTIK, Jakarta, Rabu (25/1).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syari Chaniago mengatakan, polisi harus memberikan hukuman terhadap pelanggar atau provokator yang sengaja memperkeruh dan menaikkan tensi politik. Menurutnya, polisi jangan sampai terkesan tak adil atau diskriminatif.

Hal itu pun dapat berdampak pada elektabilitas Joko Widodo. "Kita minta polisi untuk bersikap, menangkap, atau memberikan hukuman bagi pelanggar atau provokator yang sengaja memperkeruh dan menaikkan tensi politik. Jadi, yang perlu dihukum berat adalah siapa otaknya," jelas Pangi kepada Republika.co.id, Jumat (13/10).

Menurut Pangi, polisi harus bisa membuat efek jera kepada orang-orang tersebut. Jangan sampai polisi kemudian terkesan tak adil atau diskriminatif. Ia pun mengambil contoh ditangkapnya para pelaku ujaran kebencian di media sosial.

"Penyebar hoax dan ujaran kebencian di media sosial saja pada ditangkap. Sedangkan yang jelas merusak dan melakukan pengrusakan dibiarkan menghirup udara bebas," terang dia.

Pangi mengatakan, hal tersebut dapat berimbas terhadap elektabilitas Jokowi. Presiden ketujuh Republik Indonesia itu nantinya akan terkesan tak adil. Padahal, kata dia, polisi yang dalam tanda petik kurang profesional dengan memberlakukan hukum tidak berimbang atau sama di hadapan setiap warga negara.

"Begitu pelakunya umat Islam langsung digebuk. Ini logika yang saya kira sangat berbahaya yang sedang dikembangkan. Ini bisa menggerus elektabilitas Presiden Jokowi yang dianggap tak adil," jelas dia.