Ahad , 15 October 2017, 13:56 WIB
Reklamasi Teluk Jakarta

Dradjad: Mandat Rakyat untuk Anies Bukan Pemerintah Pusat

Red: Joko Sadewo
istimewa/doc pribadi
Dradjad Wibowo dan Anies Baswedan
Dradjad Wibowo dan Anies Baswedan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Majelis Pertimbangan Partai PAN, Dradjad Hari Wibowo mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wagub DKI Sandiaga Uno, bahwa rakyat Jakarta memberi mandat mereka untuk menghentikan reklamasi.

"Sebelumnya, selamat kepada Anies-Sandi yang akan segera dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI. Bismillah, semoga mereka selalu dibimbing oleh Allah SWT dalam mengemban tugas," kata Dradjad kepada Republika.co.id, Ahad (15/10).

Sebagai partai pendukung Anies-Sandi di putaran kedua, kata Dradjad, PAN wajib mengawal Gubernur Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno. Mengawal agar mereka berdua konsisten dan bekerja keras menjaga amanat, serta memenuhi janjinya kepada rakyat.

"Janji  adalah hutang, yang akan ditagih bukan hanya di dunia oleh rakyat. Tapi yang lebih berat adalah ditagih di akhirat," kata dia.

Di antara sekian butir janji kampanye, ada dua hal yang saya soroti. Yaitu, penghentian reklamasi dan program rumah tanpa uang muka. Janji ini paling berat karena tantangannya paling besar.

"Saya sadar, Gubernur dan Wagub DKI nanti akan berseberangan dengan pemerintah pusat dalam kasus reklamasi. Pemerintah pusat, entah kenapa, mati-matian mendorong reklamasi yang bermasalah itu," papar politikus yang menjadi salah satu anak emas Amien Rais ini.

Faktanya, lanjut Dradjad, pada saat pilgub, reklamasi menjadi salah satu isu sentral kampanye. Anies-Sandi berjanji akan membatalkannya. "Rakyat pemilih di Jakarta percaya dan memberi mandat politik kepada mereka berdua untuk membatalkannya," ungkapnya.

Ditambahkannya, harus diingat, rakyat Jakarta tidak memberi mandat kepada pemerintah pusat untuk melanjutkan reklamasi, apalagi kepada menteri-menteri tertentu.  "Para menteri itu bukan pilihan rakyat, tidak punya mandat langsung dari rakyat. Yang punya mandat adalah Presiden dan Wapres. Sementara dalam kampanye Pilpres, Presiden Joko Widodo tidak pernah menjadikan reklamasi sebagai janji politik beliau kepada rakyat," papar Dradjad.

Jadi menurut Dradjad, mandat politik dari rakyat adalah membatalkan reklamasi, bukan melanjutkannya. Para menteri tidak punya mandat politik menekan Gubernur Anies dan Wagub Sandi.

"Reklamasi ini isu politik yang super berat bagi Anies-Sandi. Tapi insya Allah, saya yakin mereka akan konsisten dan mampu menghadapi tekanan dari pemerintah pusat," ungkapnya.

Selain itu, kata Dradjad, Program rumah dengan uang muka nol Rupiah menjadi janji politik Anies-Sandi yang banyak dilecehkan pesaing politik. Rakyat juga sangat menunggu realisasi janji ini.

"Saya kenal Sandi sebagai pebisnis keuangan yang piawai. Beliau cerdas dan berkomitmen tinggi. Saya yakin Anies-Sandi bisa mewujudkan janji ini. Saya berharap pada tahun 2018 program ini sudah dimulai. Tentu PAN akan bekerja keras membantu mereka berdua. Ini komitmen kita bersama kepada rakyat," kata Dradjad.

Dradjad menitip pesan, agar Anies-Sandi membersihkan pemerintahan DKI dari korupsi. Ini harga mati. Jika ada kader PAN yang neko-neko, harap segera dilaporkan ke DPP PAN, termasuk ke Dewan Kehormatan PAN yang dipimpin pak Amien. "Saya sendiri akan berada paling depan untuk menggebuk kader PAN maupun pihak lain yang mau korupsi di DKI," paparnya.