Monday, 10 Jumadil Akhir 1439 / 26 February 2018

Monday, 10 Jumadil Akhir 1439 / 26 February 2018

Perludem: Penolakan KPU di Sidang Bawaslu Wajar Terjadi

Jumat 03 November 2017 21:17 WIB

Rep: Dian Erika Nugraheny/ Red: Bayu Hermawan

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraeni

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraeni

Foto: Republika/Rakhmawaty La'lang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, ada keragu-raguan dalam proses hukum penanganan dugaan pelanggaran administrasi pendaftaran Parpol calon peserta Pemilu 2019 oleh Bawaslu. Ia menilai, tidak adanya peraturan Bawaslu (Perbawaslu) untuk mengatur tindak lanjut penanganan pelanggaran administratif menjadi penyebab ketidakpastian ini.

Menurut Titi, wajar jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempersoalkan syarat formil terkait tata cara pemberitahuan sidang dan substansi persidangan sebagaimana yang ada dalam Surat Edaran (SE) Bawaslu Nomor 1093. "Wajar saja jika KPU bertindak demikian. Sebab, semua pihak mestinya bersidang dan atau diproses perkaranya dengan jaminan kepastian hukum yang kuat. Karena legitimasi hanya akan diperoleh kalau prosesnya sejalan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Titi kepada Republika.co.id, Jumat (3/11).

Titi kembali mengingatkan jika ketentuan pasal 465 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 memerintahkan adanya Perbawaslu yang mengatur tindak lanjut penanganan pelanggaran administratif Pemilu oleh Bawaslu. Menurutnya, situasi saat ini menjadikan keragu-raguan pada kepastian proses yang sedang berlangsung (proses hukum).

"Ini akibat DPR yang abai menjamin kepastian hukum penegakan hukum Pemilu akibat berlarutnya tindak lanjut permohonan konsultasi Perbawaslu yang tidak kunjung ada kepastian hingga menghambat penetapannya, " tegasnya.

Sebelumnya, dalam sidang lanjutan pemeriksaan laporan dugaan pelanggaran administrasi yang digelar pada Jumat siang, KPU menyatakan menolak memberikan tanggapan atas enam laporan. Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menegaskan, pihaknya sudah menyiapkan tanggapan dan bukti atas laporan dari enam Parpol terkait dugaan pelanggaran dalam pendaftaran calon peserta Pemilu 2019.

Menurut Pramono, pihaknya hanya ingin diperlakukan secara layak sesuai dengan substansi dalam Surat Edaran (SE)Bawaslu Nomor 1093/2017 tentang penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi pemilu.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES

In Picture: Banjir Citarum, Warga Gunakan Perahu

Ahad , 25 February 2018, 20:13 WIB