Sabtu , 11 November 2017, 11:29 WIB

Komisi I DPR: Pangkas Pemasok Senjata di Papua

Rep: Amri Amrullah/ Red: Joko Sadewo
istimewa
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi I DPR RI meminta TNI Bertindak tegas dan bebaskan sandera yang ditahan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Penyanderaan 1300 orang warga yang dilakukan oleh OPM di Kampung Kimbely dan Kampung Banti, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, sudah menciderai kedaulatan NKRI.

"Ini bukan lagi soal kelompok kriminal, ini menciderai kedaulatan NKRI, setiap jengkal tanah republik ini harus aman dari setiap rongrongan kelompok macam ini," tegas Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari dalam keterangan pers tertulis kepada media, Sabtu (11/11).

Menurut dia, TNI dan BIN tentu sudah mempunyai data dan infomasi intelijen tetkait kasus tersebut. Sehingga publik yakin dari analisis situasi dan kondisi di lapangan diperlukan untuk mengambil langkah-langkah penyelamatan dan tindakan lain yang diperlukan. Tentu tidak melupakan koordinasi dengan Kepolisian.

"Kita inginkan semua dilakukan terukur dan cegah jangan sampai sandera terluka apalagi sampai ada yang terbunuh," imbuh Kharis.

Kharis yang merupakan anggota legislatif dari Solo ini juga melihat bahwa upaya persuasif memang harus dilakukan apalagi menyangkut keselamatan warga yang disandera, namun upaya represif juga harus disiapkan.

"Saya setuju dengan langkah tegas yang akan diambil TNI dan Polri, tapi jangan lupa kita juga harus memangkas jaringan pemasok senjata dan amunisi yang selama ini mengambil keuntungan dari situasi konflik di Papua,” katanya.

Ia meminta dunia internasional juga membuka mata dan melihat persoalan di Papua ini dengan lebih obyektif. Dengan kejadian ini diharapkan peran diplomasi terkait masalah Papua juga penting untuk lebih ditingkatkan.

"NKRI dan seluruh tanah air dari ujung timur sampai barat adalah wilayah kedaulatan yang wajib di hormati semua negara. Jangan sampai ada intervensi dalam masalah dalam negeri Indonesia" ungkap Kharis.