Kamis , 07 December 2017, 18:17 WIB

Interupsi Kecam Klaim AS Atas Yerusalem Warnai Paripurna DPR

Red: Andri Saubani
Republika/Prayogi
Sejumlah anggota dewan mengikuti Sidang Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/12).
Sejumlah anggota dewan mengikuti Sidang Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/12).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sidang Paripurna DPR ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2017-2018, Kamis (7/12), diwarnai interupsi perwakilan fraksi-fraksi menyuarakan kecaman terhadap kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. "Pengakuan sepihak Amerika terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel mengancam proses perdamaian di Timur Tengah," kata anggota Fraksi PDI Perjuangan Aria Bima dalam Sidang Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (7/12).

Kebijakan itu, menurut dia, menandakan bahwa AS tetap mengedepankan kepentingan-kepentingan subjektifnya sendiri tanpa ada kemauan untuk mencari jalan keluar bagi perdamaian yang komprehensif. Aria menegaskan atas pengakuan sepihak AS tersebut, Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menolak tegas pernyataan Presiden Trump dan mendorong Pimpinan DPR mengeluarkan sikap mengecam keras sikap AS tersebut.

"Hal itu perlu dilakukan sebagai perwujudan amanat Pembukaan UUD 1945, yaitu tugas negara untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial," ujarnya.

Ketua Fraksi PPP Reni Marlinawati menyatakan Fraksi PPP menentang secara tegas rencana Pemerintah AS untuk memindahkan Kedutaan Besar AS di Tel Aviv ke Yerusalem (Al-Quds). Langkah itu, menurut dia, jelas telah melecehkan dunia internasional karena mengingkari sejarah, realitas politik, dan hukum internasional.

"Fraksi PPP mendorong agar pemerintah melakukan diplomasi yang lebih kuat dengan menggalang sumbe rdaya negara-negara lain agar menolak rencana tersebut," kata Reni.

Dia juga mendesak DPR RI untuk menggunakan berbagai instrumen yang dimiliki seperti kepesertaan DPR RI dalam keanggotaan forum parlemen internasional untuk menentang kebijakan AS itu. Reni juga mengajak masyarakat Indonesia memboikot produk-produk Amerika Serikat yang berada di Indonesia sebagai bentuk protes atas rencana tersebut.

"Pemboikotan itu untuk memberi pesan bahwa bangsa Indonesia mendorong secara serius kemerdekaan Palestina dan menolak segala upaya pelemahan dan perjuangan rakyat Palestina," ujarnya.

Anggota Fraksi Partai Nasdem Kurtubi mengatakan, partainya menyesalkan dan menentang tindakan sepihak Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Dia menegaskan, Fraksi Nasdem meyakini bahwa upaya-upaya resolusi konflik yang dilakukan sejauh ini melalui proses perdamaian multilateral bersama lembaga-lembaga internasional terkait adalah usaha yang tepat untuk menjaga perdamaian di tanah Palestina dan Israel.

Sumber : Antara