Kamis , 07 December 2017, 19:12 WIB

Jenderal Gatot: Kata Siapa Politik Itu Asyik?

Rep: Ronggo Astungkoro/ Red: Bayu Hermawan
Republika/Ronggo Astungkoro
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo digendong prajurit Kopassus hingga ke gerbang Markas Komando Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Kamis (7/12).
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo digendong prajurit Kopassus hingga ke gerbang Markas Komando Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Kamis (7/12).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan, masih enggan kemungkinan dirinya terjun ke dunia politik. Gatot menegaskan, ia tidak boleh melakukan politik praktis sebelum memasuki masa pensiunnya sebagai prajurit TNI.

"Kata siapa asyik? Jadi, saya sampai dengan akhir maret masih prajurit TNI dan tidak boleh melakukan politik praktis," ujar Gatot di Mako Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Kamis (7/12).

Meski begitu, Gatot juga mengatakan, ketika dirinya menjadi purnawirawan kelak, jiwanya masih sangat mencintai negara kesatuan republik Indonesia (NKRI). Karena itu, pengabdian dalam bentuk apa pun, jika negara memanggil ia pasti siap.

Dalam sambutannya pada kegiatan pemberian arahan kepada para prajurit Kopassus, Gatot menyebutkan, wajar bila banyak prajurit TNI yang dipercaya oleh masyarakat untuk terjun ke dalan dunia politik. Namun, ia mengingatkan para prajuritnya untuk bersikap netral pada pelaksanaan pemilihan umum (pemilu).

"Sesuai arahan Presiden, TNI dan Polri hanya boleh melaksanakan pokitik negara. Dedikasi yang sepenuhnya diperjuangkan untuk kepentingan rakyat," tutur dia.

Gatot menganggap wajar jika banyak prajurit TNI yang dipercaya oleh masyarakat untuk terjun langsung dalam dunia politik. "Wajar jika kalian akan di tarik ke ranah politik," ujar Gatot.

Meski demikian, Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ini menayampaikan kepada prajuritnya untuk dapat bersikap netral pada pelaksanaan Pilkada 2018 dan Pilpres 2019. "Ingat TNI harus netral," tegas Gatot.

Menurut Gatot, sesuai arahan Presiden Joko Widodo TNI dan Polri hanya boleh melaksanakan politik negara, yang dedikasi sepenuhnya di perjuangkan untuk kepentingan rakyat.

"Perintah Presiden, TNI dan Polri politiknya adalah politik negara, semua di dedikasikan untuk NKRI dengan mengutamakan kepentingan rakyat  diatas kepentingan apapun," harap Gatot.

Untuk menjaga kenetralan itu, ia meminta bantuan kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Apabila menemukan prajurit TNI yang terindikasi tidak netral dalam pesta demokrasi, ia meminta kepolisian untuk menegur prajurit tersebut dan akan dilakukan penindakan tegas.

"Sebaliknya, kalau kalian melihat anggota kepolisian tidak netral agar diingatkan," jelas Gatot.