Jumat , 15 Desember 2017, 13:21 WIB

Airlangga Sebaiknya Mundur dari Kabinet

Rep: Mabruroh/ Red: Indira Rezkisari
Yasin Habibi/ Republika
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto meninggalkan di Kantor PPK Kosgoro 1957, Jakarta, Sabtu (2/12).
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto meninggalkan di Kantor PPK Kosgoro 1957, Jakarta, Sabtu (2/12).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Universitas Padjajaran, Idil Akbar, menilai Airlangga Hartanto harus mundur dari kursi menteri setelah dikukuhkan sebagai ketua umum Partai Golkar menggantikan Setya Novanto. Dengan begitu, Airlangga dapat menunjukkan dirinya memiliki etika dalam berpolitik.

"Sebaiknya memangmundur dari kursi menteri. Karena saya kira setidaknya Airlangga harus menunjukan sikap bahwa dia memiliki etika politik untuk menjalankan komitmen kabinet menteri ataukah menjadi ketum partai," ujar Idil saat dihubung Republika, Jumat (15/12).

Ia menilai, Airlangga perlu menjalankan komitmen pemerintahan Jokowi JK untuk tidak rangkap jabatan. Lebih lanjut, ia menilai, keinginan Airlangga maju sebagai ketua umum partai berlambang pohon beringin itupun dilakukan untuk membesarkan Partai Golkar.

Karena itu, menurut Idil, Airlangga harus mengundurkan diri dari kursi menteri dan fokus menyelamatkan partainya.

"Kalau ingin membesarkan Partai Golkar atau untuk menyelamatkan jalan partai yang terseok-seok dengan masalah Setnov, saya kira fokus partai jadi sangat penting. Jadi sebaiknya memang harus mengundurkan diri," kata dia.

Rapat pleno DPP Partai Golkar pada Rabu (13/12) malam telah memutuskan Airlangga Hartanto sebagai ketua umum Partai Golkar. Selanjutnya, DPP Golkar akan menggelar Rapimnas pada 18 Desember dan menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk mengukuhkan Airlangga sebagai ketum pada 19-20 Desember 2017.