Sabtu , 13 January 2018, 05:11 WIB

Nasib Djarot-Sihar di Tengah Konflik PPP Sumut Vs DPP PPP

Red: Elba Damhuri
Antara/Irsan Mulyadi
Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumut Yulizar Parlagutan Lubis (tengah) berteriak saat memberi keterangan kepada wartawan, di Medan, Sumatera Utara, Kamis (11/1).
Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumut Yulizar Parlagutan Lubis (tengah) berteriak saat memberi keterangan kepada wartawan, di Medan, Sumatera Utara, Kamis (11/1).

REPUBLIKA.CO.ID,   Oleh: Zahrotul Oktaviani

Pilgub Sumut 2018 masih menyisakan pekerjaan rumah besar bagi DPW PPP Sumut dan DPP PPP. Hingga tulisan ini disusun, PPP Sumut masih menolak calon yang disodorkan DPP PPP.

Kisruh antara pengurus DPW PPP Sumatra Utara (Sumut) dengan DPP PPP masih terus berlanjut. PPP Sumut masih ngotot menolak rekomendasi DPP PPP atas pasangan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus pada Pilgub Sumut 2018.

Sejumlah alasan menjadi penyebab mentoknya kesepakatan di antara sesama pengurus partai berlambang Ka'bah itu. Konflik internal ini pun berimbas pada masa depan pencalonan djarot-Sihar yang disokong penuh PDI Perjuangan (PDIP).

Bisa-bisa, jika PPP Sumut menarik diri dari koalisi dengan PDIP, pencalonan Djarot-Sihar menjadi batal. Pasalnya, kursi PDIP untuk memajukan calon sendiri tidak cukup, hanya 16. Sementara syarat pencalonan 20 kursi. PPP memiliki 4 kursi, sehingga cukup menutup kebutuhan kursi PDIP.

Penegasan penolakan pencalonan Djarot-Sihar ini kembali diucapkan Ketua DPW PPP Sumut Yulizar Parlagutan Lubis pada Jumat (12/1). Yang terjadi saat ini, kata Yulizar, merupakan masalah internal antara pihaknya dan DPP PPP.

"Partai tidak bersalah, tindakan DPP yang bagi kami salah. Makanya saya bilang kepada seluruh aparatur partai jangan ada yang mundur. Kami berperang terus melawan kebijakan pusat yang kita anggap tidak membawa aspirasi Sumut," ucap Yulizar, Jumat.

Untuk saat ini, Yulizar menyatakan, pihaknya akan diam dan menunggu sikap dari DPP PPP. PPP Sumut telah meminta DPP beserta Majelis Syariah PPP untuk bertemu dengan PPP Sumut, untuk memberikan penjelasan mengapa mengambil langkah yang tidak populer tersebut.

PPP Sumut merekomendasikan tiga nama yang dikirim ke DPP PPP untuk mengikuti Pilgub Sumut 2018. Ketiga nama itu adalah Samsul Arifin, Tengku Eri Nuradi, dan Edi Rahmayadi. "Tapi mengapa yang turun Djarot? Ini bukan kesalahan Djarot ya," lanjut Yulizar.

Kader PPP Sumut sempat melakukan aksi penolakan atas rekomendasi DPP PPP dengan membakar gambar Ketua Umum PPP Romahurmuziy di kantor DPW PPP Sumut, Jl Raden Saleh, Medan, Rabu (10/1). Mereka merobek spanduk bergambar Romahurmuziy kemudian membakarnya sebagai bentuk protes.

Kisruh pencalonan pada Pilgub Sumut ini murni masalah internal PPP. Yulizar menekankan persoalan ini tidak ada hubungannya dengan SARA maupun sosok Djarot secara pribadi. Juga, masalah ini tidak ada urusannya dengan PDIP.

"PDIP itu sahabat kita. Ini juga tidak ada unsur SARA karena sahabat kita juga banyak yang non-Muslim," kata Yulizar.

Yulizar menegaskan, yang terjadi saat ini merupakan persoalan internal akibat dari aspirasi struktur partai yang tidak didengarkan atau mampet. Struktur partai mengatakan bahwa yang diusulkan itu adalah yang direkomendasikan oleh DPW.

DPW Sumut saat itu tidak menuliskan nama Djarot sama sekali sebagai rekomendasi Pilgub Sumut. Buat PPP Sumut, kader yang dipilihnya jauh lebih baik dan bisa diterima masyarakat Sumut.

Apalagi, secara teori, PPP bisa mengusung cawagub mendampingi Djarot mengingat tanpa PPP koalisi yang dibangun PDIP ini sudah pasti kekurangan suara. PKB yang digadang-gadang masuk koalisi ini secara mengejutkan berbalik badan dan masuk ke kubu Demokrat.

PKB sudah pergi, dan PPP satu-satunya partai yang belum memutuskan berkoalisi dengan siapa hingga H-2 pendaftaran. Namun, PPP dan PDIP gagal mencapai sepakat untuk memajukan calon PPP,  dengan tetap memilih Sihar Sitorus.

DPP PPP memiliki alasan koalisi Sumut bagian dari koalisi bersama PPP-PDIP di beberapa daerah lainnya seperti di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Di Jawa Tengah, kader PPP, Taj Yasin, dijadikan cawagub bersama Ganjar Pranowo.

Di Jawa Barat, PPP mengklaim, kader PPP, Uu Ruzhanul Ulum, bisa tampil sebagai cawagub Ridwan Kamil setelah PDIP memilih kader sendiri, bukan mengusung wali kota Bandung.

Ini semacam koalisi bersama PPP-PDIP untuk beberapa wilayah dalam pilkada serentak. Koalisi serupa dengan PPP-PDIP juga dilakukan PKS dan Gerindra untuk beberapa provinsi.

Sejauh ini DPP PPP belum menunjukkan sikap atas perlawanan serius PPP Sumut ini. Begitu pun PDIP, meski kader mereka di Medan menginginkan agar koalisi PDIP-PPP tetap jalan dan pasangan Djarot-Sihar terus bisa maju.

Jika sampai PPP benar-benar menarik diri dari koalisi maka dapat dipastikan PDIP gagal memajukan calonnya. Dengan begitu tinggal dua pasang calon yang tersisa. Mereka adalah Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah dan JR Saragih-Ance Selian.

Saragih-Ance didukung Partai Demokrat (14 kursi), PKB (3 kursi), dan PKPI (3 kursi). Edy-Musa disokong oleh Golkar (17 kursi), Gerindra (13 kursi), PKS (9 kursi), PAN (6 kursi), dan Nasdem (5 kursi).