Ahad , 14 January 2018, 12:35 WIB

Impor Beras, PKS: Ketidakmampuan Pemerintah Kelola Beras

Rep: Debbie Sutrisno/ Red: Hazliansyah
ROL/Havid Al Vizki
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Jazuli Juwaini
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Jazuli Juwaini

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini mengkritisi keputusan Pemerintah melakukan impor 500 ribu ton beras dari Vietnam dan Thailand untuk menstabilkan harga beras di pasaran. Apalagi data menunjukkan produksi beras nasional sebenarnya surplus sebagaimana diakui sendiri oleh Menteri Pertanian, Amran Sulaiman.

Di tengah surplus beras petani di berbagai daerah yang bulan Januari-Februari ini memasuki masa panen, kebijakan impor beras jelas bukan solusi. Melainkan semakin menekan petani. Maka lumrah banyak pemerintah daerah (Pemda) dan petani lokal serempak menolak masuknya beras impor tersebut.

"Kenaikan harga beras di tengah surplus produksi beras di berbagai daerah ini jelas menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam mengendalikan harga dan pasokan perberasan nasional. Ditambah lagi solusi instan yang diambil pemerintah adalah impor, ini menunjukkan tata niaga perberasan yang sangat buruk," kata Jazuli melalui siaran pers yang diterima Republika.co.id Ahad (14/1).

Jazuli menuturkan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian terlihat lemah dalam koordinasi dan supervisi sehingga tidak mampu mengintervensi pasar dan mengendalikan stok beras. Hal ini dicontohkan dengan langsung adanya izin impor ketika ada kenaikan harga beras di pasaran.

"Kebijakan impor 500 ribu ton beras ini sekaligus menunjukkan rendahnya keberpihakan dan perhatian Pemerintah pada petani," papar Jazuli.

Fraksi PKS pun menyarankan lima langkah solusi tata niaga perberasan nasional agar pemerintah tidak mudah impor dalam meredam gejolak harga. Pertama, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap Permendag 57/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras dan Permentan 31/2017 tentang Kelas Mutu Beras.

Kedua, pemerintah harus berpikir keras untuk menyederhanakan //supply chain// (rantai pasok). Ketiga, perkuat peran Bulog dalam stabilitas harga dan pasokan. Keempat, perjelas peran dan fungai Satgas Pangan. Kelima, ada koordinasi yang kuat lintas departemen terutama antara Mentan dan Mendag.