Wednesday, 5 Jumadil Akhir 1439 / 21 February 2018

Wednesday, 5 Jumadil Akhir 1439 / 21 February 2018

Baleg: Pasal 245 UU MD3 tidak 'Menabrak' Konstitusi

Selasa 13 February 2018 19:14 WIB

Red: Bilal Ramadhan

Ketua Badan Legislasi (Baleg), Supratman Andi Agtas menyampaikan keterangan pers terkait UU MD3 di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/2).

Ketua Badan Legislasi (Baleg), Supratman Andi Agtas menyampaikan keterangan pers terkait UU MD3 di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/2).

Foto: Republika/Febrianto Adi Saputro
Menurut Andi, presiden pasti mengizinkan anggota DPR untuk diperiksa

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas menilai Pasal 245 UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD mengenai pemberian izin dari Mahkamah Kehormatan Dewan terhadap anggota DPR yang akan diperiksa penegak hukum, tidak 'menabrak' konstitusi. Justru, menurutnya pasal ini mempertegas hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

(Baca: JK Sebut tidak Ada yang Perlu Dikhawatirkan Soal UU MD3)

Supratman mengatakan, DPR hanya meneruskan aturan yang didasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yaitu pemeriksaan anggota DPR harus seizin presiden. Dia menilai yang dinormakan oleh DPR hanyalah soal pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sebelum presiden mengeluarkan izinnya.

"Karena itu sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa kenapa itu perlu pertimbangan, tidak ada masalah kalau pertimbangan dari MKD. Karena tidak ada kewajiban dari presiden untuk tidak mengeluarkan izin apakah ada pertimbangan atau tidak," ujar Supratman, Selasa (13/2).

Ia menegaskan terkait norma-norma dalam UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) tersebut tidak ada satu fraksi yang tidak setuju, termasuk Fraksi Nasdem dan PPP yang sempat walk out dalam pengesahan RUU MD3. Dia menjelaskan, Fraksi PPP menerima semua usulan itu kecuali satu hal menyangkut mekanisme pemilihan di MPR, wakil ketua di MPR.

"Kecuali dua hal Fraksi Partai Nasdem menolak adanya penambahan pimpinan, itu aja yang ditolak. Itu yang ada di panja ya, pembicaraan tingkat satu," ujarnya.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Perubahan Ke-2 Rancangan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menjadi undang-undang. Namun diwarnai dengan aksi walk out dari Fraksi Partai Nasdem dan Fraksi PPP.

"Apakah Perubahan Kedua tentang UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dapat disetujui menjadi undang-undang?," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon dalam Rapat Paripurna DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (12/2).

Setelah itu seluruh anggota DPR yang hadir menyatakan setuju lalu dilakukan ketuk palu sebagai tanda disetujuinya perubahan kedua UU MD3 tersebut.

Sumber : Antara
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES