Wednesday, 8 Ramadhan 1439 / 23 May 2018

Wednesday, 8 Ramadhan 1439 / 23 May 2018

Politikus Golkar Ini Mengaku Belum Tahu Pencopotan Mahyudin

Sabtu 10 March 2018 14:34 WIB

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Budi Raharjo

Ketua DPP Partai Golkar Munas Ancol Ace Hasan Syadzily.

Ketua DPP Partai Golkar Munas Ancol Ace Hasan Syadzily.

Foto: Republika/ Wihdan
Ace belum bisa komentar karena belum melihat suratnya.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Partai Golkar dikabarkan menggeser posisi Wakil Ketua MPR, Mahyudin untuk digantikan dengan Putri Presiden RI kedua, Soeharto, Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto). Menanggapi hal tersebut Ketua DPP Bidang Penggalangan Opini dan Media Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily mengaku belum mengetahui mengenai surat penetapan pergantian tersebut.

"Saya belum bisa kasih komentar kalau belum lihat surat aslinya," kata Ace saat dikonfirmasi Republika, Sabtu (10/3).

Ace mengatakan dirinya hanya mengetahui terkait pergantian Ketua Fraksi Partai Golkar, di DPR dan bukan pergantian formasi di pimpinan MPR. Pasalnya ketika itu dirinya ikut mengantarkan surat penetapan pergantian tersebut ke DPR. "Kalau MPR saya belum tahu, saya gak bisa komentar," ucapnya.

Saat ditanya mengenai munculnya nama Titiek Soeharto, Ace juga enggan berkomentar lantaran dirinya belum mengetahui jelas surat penetapan tersebut. Sementara itu sebelumnya, Sekjen Partai Golkar, Lodewijk F Paulus mengatakan masih membicarakan akan terlebih dahulu terkait adanya perombakan formasi tersebut.

"Belum kita bicarakan itu, nanti akan kita bicarakan tentunya calonnya siapa, apakah perlu, nanti kita pasti ada rapat dululah," tutur Lodewijk di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/3).

Beberapa hari sebelumnya diketahui Fraksi Partai Golkar juga mengganti Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR, Robert J Kardinal dengan politikus Partai Golkar lainnya, Melchias Marcus Mekeng. Ace mengungkapkan, pergantian tersebut merupakan kebijakan dari Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

"Iya, itu kebijakannya Pak Airlangga sebagai ketum, jadi apapun yang menjadi kebijakan partai saya kira harus kita hormati putusan itu," ujar pria yang juga merupakan anggota Komisi II DPR tersebut.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES