Friday, 10 Ramadhan 1439 / 25 May 2018

Friday, 10 Ramadhan 1439 / 25 May 2018

Titiek Enggan Tanggapi Pergantian Pimpinan MPR

Ahad 11 March 2018 16:16 WIB

Red: Ratna Puspita

Putri Alm Presiden kedua Indonesia Soeharto, Siti Hutami Endang Adiningsih menghadiri acara Bulan HM Soeharto di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Ahad (11/3).

Putri Alm Presiden kedua Indonesia Soeharto, Siti Hutami Endang Adiningsih menghadiri acara Bulan HM Soeharto di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Ahad (11/3).

Foto: Republika/Mahmud Muhyidin
Partai Golkar memutuskan mengganti Mahyudin dengan Titiek sebagai wakil ketua MPR RI.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto enggan menanggapi mengenai pergantian pimpinan MPR RI. sebelum mendapatkan surat dan resmi dilantik Partai Golkar memutuskan mengganti Mahyudin dengan Titiek sebagai wakil ketua MPR RI.

Titiek mengakui ada komunikasi yang dijalin terkait pergantian MPR, tetapi ia tidak mau mendahului. "Saya tidak mau bicara banyak. Komunikasi sudah ada, tetapi selama surat dan belum ada pelantikan saya tidak mau berkomentar," tutur Titiek Soeharto  di sela acara puncak "Bulan HM Soeharto" di TMII, Jakarta, Ahad (11/3). 

Titiek menjawab singkat siap kapan pun dan di mana pun dibutuhkan.

Pada Jumat (9/3), DPP Partai Golkar mengakui telah memproses pergantian pimpinan MPR RI dengan mengirimkan surat penetapan nama Titiek Soeharto untuk menggantikan Mahyudin. "Iya benar, proses itu memang sudah berjalan," ujar Ketua Koordinator bidang Kepartaian DPP Golkar Ibnu Munzir.

Ibnu mengatakan surat penetapan dikirimkan oleh Sekjen DPP Partai Golkar Lodewijk Fredrich ke MPR untuk segera diproses. Menurut Ibnu, pergantian pimpinan MPR ini kemungkinan hanya untuk penyegaran saja. Isu penggantian Mahyudin dengan Titiek Soeharto sudah berhembus sejak akhir tahun 2017. Mahyudin sendiri telah berulang kali merespons isu tersebut.

Menurut dia, mekanisme pergantian pimpinan MPR tidak dapat serta merta dilakukan partai politik, sebab pimpinan MPR mewakili pula unsur DPD RI. Mahyudin mengatakan terdapat aturan dalam UU MD3 tentang posisi jabatan di MPR. 

Baca juga: Titiek Bantah Anggapan Kebangkitan Politik Keluarga Cendana

 

 

Sumber : Antara
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA