Friday, 11 Sya'ban 1439 / 27 April 2018

Friday, 11 Sya'ban 1439 / 27 April 2018

Tanggapi Amien, Istana: Ini Program Nyata, Bukan Kibulan

Selasa 20 March 2018 15:17 WIB

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Ratna Puspita

Staf Khusus Presiden bidang komunikasi Johan Budi.

Staf Khusus Presiden bidang komunikasi Johan Budi.

Foto: Republika/Debbie Sutrisno
Johan Budi menyatakan, komentar yang muncul dari Amien selalu tidak jelas.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pihak Istana merespons kritikan Ketua Majelis Kehormatan PAN Amien Rais yang menyebut program bagi-bagi sertifikat tanah merupakan pembohongan yang dilakukan pemerintah. Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi menegaskan, program pembagian sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat tersebut merupakan program nyata, bukan pembohongan.

Ia menjelaskan, program sertifikat tanah tersebut merupakan bentuk perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada masyarakat kecil untuk menghindari terjadinya sengketa tanah yang sering terjadi selama ini. Dia mengatakan, Presiden ingin masyarakat kecil memiliki dokumen yang sah dan legal sehingga dapat dimanfaatkan untuk keperluan dan kepentingan mereka.

“Jadi, sama sekali ini program nyata, bukan kibulan," ujar Johan di kantornya, Jakarta, Selasa (20/3).

Johan pun mengaku tak paham apa yang dimaksud Amien Rais ketika melontarkan kritikan tersebut. Apalagi, program pembagian sertifikat tanah ini sudah lama dijalankan dan dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK).

Kendati demikian, pemerintah tak akan mengambil langkah apa pun untuk menanggapi pernyataan Amien Rais. Sebab, kata Johan, komentar yang muncul dari Amien selalu tak jelas.

"Kalau yang Anda maksud ambil langkah yang sifatnya serius itu, saya kira tidak. Bahwa ada statement Pak Amien begitu, ya, itu hanya Pak Amien. Kan dia selalu komentar-komentar yang kadang menurut saya enggak jelas," ujarnya. 

Amien Rais menyebut ada pembohongan dalam program bagi-bagi sertifikat tanah. Ia menyebut, program sertifikat tanah itu sebagai pengibulan. Sebab, 74 persen tanah di negeri ini dikuasai oleh kelompok tertentu, tetapi didiamkan oleh pemerintah.

Menanggapi kritikan tersebut, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan bereaksi keras dan meminta agar para senior tak asal berkomentar. Menurut dia, pemerintah tak antikritik, tetapi kritik yang disampaikan haruslah kritik yang membangun.

"Jangan asal kritik saja. Saya tahu track record-mu kok. Kalau kau merasa paling bersih, kau boleh ngomong. Dosamu banyak juga kok, ya sudah diam sajalah. Akan tetapi, jangan main-main, kalau main-main kita bisa cari dosamu kok. Emang kau siapa?" kata Luhut.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES